HALMAHERA TIMURMALUKU UTARAOPINI

[OPINI] : BRANDING POLITIK HALTIM

Oleh : Jaidi Abdul Gani

(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Jayabaya)

PEMERINTAH, DPR dan lembaga penyelenggara Pemilu menyepakati bahwa Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang. Kesepakatan itu muncul dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP pada hari, Rabu (27/5/2020). “Komisi II DPR bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, saat membacakan kesimpulan rapat yang berlangsung secara fisik dan virtual, di Jakarta tersebut, seperti dilansir Antara. Ahmad menyatakan kesepakatan itu didasarkan pada penjelasan KPU, kebijakan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah saat pandemi virus corona, sekaligus saran serta dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sebagai insan Akademis ilmu komunikasi saya melihat sosial politik branding yang ada di Halmahera Timur saat ini muncul usaha  yang digunakan oleh perseorangan untuk menjadikan diri mereka sebagai brand politik yang simpatik dan diingat sehingga memiliki penilaian atau pandangan tersendiri dari masyarakat umum. Contohnya adalah orang-orang memanfaatkan media virtual, elektronik, android seperti facebooc guna mengajak khalayak agar menilai mana yang terbaik sebagai figur politik. Karena sebuah brand politik adalah identitas dan kegiatan branding akan menyangkut pada pengenalan identitas figur tersebut pada masyarakat, maka dalam proses branding politik itu, kita harus memahami unsur-unsur yang harus disertakan agar figur yang di tampilkan mudah diingat. Adapun unsur-unsurnya politik yang harus di penuhi adalah sarana informasi seperti media guna mendukung upaya cara mengkomunikasikan pesan dari sebuah rekam jejak vigur ke bublik.

Dalam opini ini akan difokuskan pada sosial branding sebuah produk politik, tidak banyak perbedaan antara produk komersial dan politik. Sederhananya, politik melahirkan produk kebijakan dan kinerja program, sedangkan produk industri atau bisnis melahirkan produk fisik komersial pandangannya sederhana, apapun yang di sebarkan kemudian public sebagai konsumennya. Perkembangan politik dan demokrasi di Halmahera timur memberikan angin positif bagi sebagian besar masyarakat yang memiliki ketertarikan pada dunia politik, di tambah dengan sistem multicultural saat ini memberikan peluang bagi terciptanya kompetisi atar figure untuk menarik dan mendapatkan pendukung sebanyak-banyaknya. Siyogianya, dengan alasan apa pun ketika figure dituntut bersaing ketat dan kompetitif, maka yang di perlukan adalah positioning dan menjadi pembeda di antara figur lainya.

Demikian gambaran singkat prihal opini ini, pemikirannya bahwa dalam perkembangan figur politik telah menggunakan pendekatan brand image untuk memperoleh dukungan dari publiknya. Kampanye jorjoran dengan asumsi akan semakin meningkatkanya popularitas figure yang sering kali ditemukan menjelang pemilihan umum. Di berbagai media massa iklan politik yang menampilkan figur dari tokoh-tokoh politik turut mewarnai aksi komunikasi yang di lakukan simpatisan bahkan polling hasil reset yang kemudian ditampilkan di media massa dapat meyakinkan kepercayaan public yang tinggi. Parpol sebagai institusi yang menjalankan fungsi komunikasi politik pada dasarnya memerlukan pengintegrasikan isu dan pesan-pesan politik yang di tunjukan bagi masyarakat, dalam konteks ini penting bagi partai politik untuk menggunakan pendekatan corporate sosial responsibility, sebagai bentuk komunikasi yang relatif lebih unik.

Bila dicermati program-program sosial tersebut jauh lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan program-program yang biasa dilakukan pada saat mendekati pemiluh, langka politik yang muncul cenderung berorentasi jangka pendek dan hanya untuk kepentingan partai dalam menggalang dukungan suara. Hal demikian di munculnya firtual pameran figur politik di media mssa yang paling tidak menaru perhatian khalayak. Mengenai penilaian politik ini sejumlah responden dimintah pendapatnya terhadap sejumlah pernyataan mengenai berbagai topik. Mereka kemudian di minta untuk mengelompokkan berbagai pernyataan itu berdasarkan pengalaman politik yang selema di jumpai figur politisi di anggap bahwa masi tersilip janji politik yang belum di realisasikan oleh figur tertentu. Mesti peran komunikasi di jalankan dengan pertimbangan aspek kultural yang lebih mendominasi di Halmahera timur ketimbang aspek lain.

‘Media’

Media merupakan refleksi realitas demokrasi yang menjadi acuan penting suatu daerah berasas keadilan, di dalamnya terdapat momentum kebebasan pers yang berafiliasi pada sistem tanggung jawab sosial. Indonesia selaku negara bersistem demokrasi juga dapat pengakuan internasional sebagai negara dengan kebebasan pers terbaik, hanya saja hal tersebut dicedderai dengan maraknya realitas ketidak adilan terhadap pekerja media dan per situ sendiri. Pers adalah sebuah kewajiban dalam sistem demokrasi selain itu, pers merupakan satu diantara kekuatan nyata infrastruktur politik yang selalu menyumbang prespektif di setiap ruang perjalanan bangsa dan negara. Industry media bersinergi dengan dialektika pencaturan politik sepanjang masa. Hubungan media dan daerah pun tidak pernah berada di satu jamuan serupa kadang kalah media tidak serah dengan kebijakan politik kebijakan.

Dalam kajian komunikasi politik, operasi opini public pada khalayak sama dasyatnya seperti operasi meliter dengan caranya yang halus, informasi merembek berlahan dalam kesadaran khalayak. Bahkan media sangat mungkin menjadi alat ampuh untuk melakukan agitasi keadaan serta pengendalian konstruksi sosial atas relitas. Isu politik telah menjadi asupan penting dalam dialektika media, baik pada hari ini maupun pada besok hari. Untuk memahami secara serius dinamika pergulatan politik dan media, mengharuskan opini untuk focus secara tajam pada sebuah kajian yang menghasilkan wawasan tentang proses konteks komunikasi, termasuk di dalamnya implikasi sosial sebagai asupan sampingan dan tentu politik yang akan menjadi perbincangan utama.

Atas dasar pemikiran diatas, dapat di ambil kesempulan sementara bahwa media merupakan refleksi realitas politik hasil presentasi demokrasi yang menjadi acuan penting sebuah daerah berasaskan keadilan. Konsep demokrasi mewajibkan bagi media menerapkan hukum kebebasan pers yang berafiliasi pada sistem tanggung jawab sosial, pemenuhan informasi baik pengiriman maupun penerimaan pesan adalah bagian dari pers dan keberadaannya sebagai sebuah kewajiban dalam sistem demokrasi. Selain itu media menjadi kekuatan nyata infrastruktur politik yang selalu menyumbang prespektif di setiap ruang perjalanan bangsa dan negara, pembahasan di mulai dengan telaah analisa untuk melihat peran media dalam pergolakan politik di Halmahera timur, dan akhirnya di peroleh kesempulan tentang implikasi yang lebih luas dari pengelompokan masyarakat tersebut untuk studi komunikasi politik. Untuk memberikan gambaran utuh tentang brand politik yang di angkat dalam opini ini.

‘Analogi Sosial’

Dengan kampanye besar-besaran, menyentuh, anggaran iklan yang luar biasa besar, apakah mampu mengangkat sebuah reputasi politisi biasa iya, bisa juga tidak, sosial branding bukan persoalan mudah, dan tidak elok dikatakan sulit bukan pembicaraan yang menghabiskan uang, tetapi memerlukan banyak inovasi yang lebih kreatif, berbeda dan tidak sekedar ramai di pinggir jalan. Akan tetapi bagaimana membuat public benar-benar merasa keberadaan politik membawa mereka kearah yang lebih baik, sejahtera dan berkemajuan. Saya mengalama hal demikian terjadi di Halmahera timur sepanjang pelaku politik membawa kearah pemisah antara kelompok yang lain maka sejahtinya politik tidak di maknai sebagai senih kemanusian yang pada dasarnya bahwa politik itu instrument akal budi tentuh posisi ini nilai kemanusian mendominasi aplikasi kepada public. Perbedaan hak politik adalah seruan kontitusi bagi setiap warga negara hak untuk memilih dan dipilih.

Politik citra, pada dasarnya politik itu merupakan hal baik, politik bermaksud membangun tatakelo pemerintahan yang lebih baik, menjalankan roda kehidupan bangsa lebih teratur, juga menyusun kesejahteraan rakyat yang berkesenambungan. Hanya saja sumber daya manusia yang di sebut sebagai “ politisi” terkadang tidak memahami peranya sendiri (ahistoris) politik citra, subjek pusaran perilaku ada citra sehingga memungkinkan politisi bekerja hanya sebatas menciptakan citra, terus berupaya bagaimana untuk menaruh simpati khalayak, hal ini tidak baik karena suda pasti hanya bersifat sementara. Reputasi tidak bisa di peroleh dalam waktu yang singkat karena harus di bangun bertahun-tahun lamanya untuk menghasilkan sesuatu yang bisa di nilai oleh public.

Untuk membangun upaya tersebut, yakni menciptakan imajinasi, salah satunya adalah komunikasi politik tujuan komunikasi politik adalah menciptakan, membangun, dan memperkuat citra (image) politik di tengah masyarakat, khususnya pemilih. Citra dalam hal ini, di artikan sebagai apa yang di inginkan oleh sebagian besar masyarakat terhadap suatu subjek berdasarkan apah yang di perolehnya “memaknai istilah teoritikus ilmu sosial, George Lukacs, bahwa dunia di bangun di atas image. Kondisi ini kemudian menunjuhkan siapa yang berhasil membangun image, maka dialah yang akan menguasai dunia.

‘Opini Media Massa’

Sangat  terhitung jumlah tokoh politik haltim yang mengingatkan betapa luar biasanya peran mereka dalam rana politik, sebenarnya pada semua sisi ranah kehidupan masyarakat. Baik itu kolerasi budaya, informasi, pendidikan, dan pengaruh kemudian disebut sebagai fungsi media massa, fakta sosial mempengaruhi. Kehidupan manusia sebagai simulator dari realitas media, agenda setting; hubungan yang kuat antara berita yang disampaikan media dengan isu-isu yang dinilai penting oleh public merupakan salasatu jenis efek media massa yang paling popular yang dinamakan dengan agenda setting, jika public dan media saling mempengaruhi lantas siapah yang mempengaruhi agenda media? Apah yang menyebabkan media memilih berita tertentu sebagai isu dan menjadikanya sebagai agenda media.

Tayangan yang di seting oleh media boleh dikatakan menggambarkan satu rekayasa sosial engginering berhasil pulah untum mempengaruhi pemikiran individual dan kelompok masyarakat, kemasan informasi seperti pemilihan legeslatif, kepalah daerah maupun presiden masuk di agenda setting media beberapah kasus politik money yang di anggap bertentangan dengan undang-undang pemiluh di ramuh oleh media. Tidak terlepas dari kekuatan media dalam membentuk agenda public sebagian tergantung pada hubungan media bersangkutan dengan pusat kekuasaan. Jika media memiliki hubungan yang dekat dengan kelompok elite masyarakat maka kelompok tersebut akan mempengaruhi agenda public.

Konstruksi sosial pada kenyataanya memandang masyarakat sebagai subjek informasi dari pendekatan media-media massa yang menayangkan satu sajian informasi maka tentuh eksistensi media saat ini patuh di apresiasi dari aspek pengelolahan informasi yang berkembang dari masyarakat. Sebagaimana fungsi alamiahnya, media diterbitkan untuk memberikan informasi, ajang komunikasi, atau hiburan, media pendidikan dan control sosial. Mungkin satu ketika pembaca dan pemberitaan Media lain anda akan kaget, benci tertawa atau bahkan marah, tapi percayalah media ini bukan hadir untuk membela seseorang kelompok dan memojokkan orang atau kelompok lainnya. Tidak juga untuk mengacaukan suasana, memancing amarah dan menebar sikap pemusuhan. Media hadir untuk menumbuhkan kejalan persoalan, pengawasan atas kekuasaan dan saling pengertian yang menggerakan media ini bukan persoalan informasi kemasyarakat sebagai fungsi control.##

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker