oleh

[TRENDING PUBLIK] : KECEWA BUPATI HALUT LAMBAT TANGANI DUGAAN KORUPSI DANA DESA, MASSA BOIKOT KANTOR DESA DODOWO

Laporan : Ahmad R Idin (JMSI), Editor : Mahmud Marhabah.

HALUT [KP] – Diduga Korupsi Dana Desa Rp 723.757.900 juta, oknum Kades di Galela Utara didemo masyarakat hari ini, Jumat (15/05/2020). Masa memboikot Kantor Desa dan mengancam akan memboikot akses transportasi darat Galela-Loloda pada Senin 18 Mei 2020 mendatang jika Bupati dan Wakil Bupati tidak selesaikan masalah ini.

Massa yang merupakan gabungan tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh Pemuda dan BPD Desa Dodowo meminta kepada Bupati Halut, Frans Maneri untuk segera memproses surat pemberhentian Kades Dodowo, Mufadli Hi Abd Mutalib atas tindakan yang telah dilakukan. Selain kepada Bupati, masa  juga meminta kepada Kapolres Halut, Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, Ketua DPRD Halut, Kepala Inspektorat, Kadis DPMD dan Camat Galela Utara untuk seriusi masalah korupsi Dana Desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Dodowo.

Inilah coretan warga di dinding kantor Desa Dodowo

“Berdasarkan hasil audit Infektorat Kabupaten Halmahera Utara yang menjadi temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 703.1/01/LHP-Kasus/Inspek/2018 tanggal 27 April 2018. Kades Dodowo terbukti menyalagunakan dana desa pada tahun anggaran 2016- dan 2017. Selain itu, investigasi oleh BPD Desa Dodowo bahwa penyalagunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kades sejak tahun 2016 sampai 2020 kerugian ditaksir senilai Rp 723.757.900 dari dana APBN dan APBD yang seharusnya dana tersebut untuk pembangunan desa,” terang Wakil Ketua BPD, Korneliyus Kayeli kepada awak media.

Sementara itu mewakili masyarakat desa Dodowo, Jami Kuna menyatakan, dugaan kerugian negara itu terjadi pada Tahun 2016 hingga tahun 2020 ini. Mufadli Hi Abdul Mutalib masih menurut Jami Kuna, diduga melakukan mark up anggaran pembelian barang seperti Ketinting, lampu jalan, mesin paras, dan  sirtu jalan.

“Pada Tahun anggaran 2019 dan 2020 diketahui kepala desa Dodowo secara sepihak mengakomodir kegiatan yang tidak diusulkan dalam Musrenbang serta tidak ada nomenklatur dalam sistem keuangan Desa (Siskeudes) yakni pembebasan lahan perkebunan milik Kepala Desa secara berulang. Tahun 2019 sebesar Rp. 175.000.000 sementara tahun 2020 Kades menganggarakan ulang sebesar Rp.104.000.000. Total  Rp.  279.000.000,” papar Jami Kuna.

Selain itu, masih kata Jami Kuna, Kapala Desa Dodowo juga dianggap tidak menyerahkan Dana Penyertaan BUMDesa sebesar RP. 151.000.000  ke Pengurus BUMDesa. Sehingga dana tersebut dipakai Kades Untuk Belanja Mobil Pic Up 1 Unit tanpa sepengatahuan Pengurus BUMDesa dan pengadaan 2 buah Rompong. Kades juga terbukti tidak menyelesaikan pembangunan TPQ (Teras Samping dan Plafont Keliling) alasannya bahannya hilang di curi orang.

“Aksi Boikot hari ini sebagai bentuk kekesalan kami terhadap Bupati karena lambat menangani masalah Korupsi Dana Desa di Desa Dodowo,” tutup Jami.#[KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar

News Feed