GORONTALOOPINI

[OPINI] : APA PERLUNYA PSBB


Oleh : Deswerd Zougira, advokad

SETIDAKNYA ada tiga upaya besar yang sedang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pendemi Covid-19. Ketiga upaya itu yakni, meningkatkan kualitas layanan medis, menghimbau warga distancing social/ distancingphysical memakai masker/ mencuci tangan dengan sabun serta menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak. Ketiga upaya besar itu saling memengaruhi.

Pertanyaannya sejauh mana ketiga upaya besar itu dijalankan sejak pendemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana kesehatan nasional awal Maret lalu.

Di Gorontalo bisa dibilang layanan medis penanganan Covid-19  sudah mulai tertata setelah melalui fase panik keterbatasan APD dan fenomena penyemprotan desinfekta yang kemudian dianulir WHO sebagai berbahya bagi kulit manusia. Kecuali di hari-hari terakhir ini muncul berita kehabisan reagen dan rapid test. Tapi pada umumnya  layanan medis  terkendali.

Hingga saat ini belum ada laporan penambahan pasien positif Covid-19. Jumlah kasus positif 19 pasien. Dan tidak ada peningkatan jumlah kematian (masih tetap satu kematian).

Kegiatan rapit test massal beberapa waktu lalu di wilayah asal pasien Covid-19 di Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo berjalan lancar dengan hasil test negatif.

Anehnya, di tengah kondisi yang ‘aman’ itu, Gubernur mengajukan usulan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk seluruh wilayah Gorontalo kepada Menkes (Menteri Kesehatan). Aneh, karena alasan yang disampaikan gubernur lewat siaran tv Gorontalo hanya punya satu dokter ahli paru.

Tentu saja alasan itu tidak bisa diterima. Sebab syarat utama pemberlakuan PSBB sebagaimana amanah  UU Nomor 6 Tahun 2018 dan PP 21 Tahun 2020 harus ada jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara cepat ke beberapa wilayah dan ada kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah sekitar. Sementara Gorontalo tidak memenuhi syarat  itu.

Belum lagi PSBB  juga harus memperhatikan dukungan sumber daya, tehnis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Tapi entah masuk angin apa, tidak lama, hanya seminggu kemudian usulan yang sama disetujui. Padahal selang seminggu itu tidak terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19,  masih tetap 15 pasien kala itu. Tidak ada satu pun pasien Covid-19 yang meninggal. Singkatnya tidak terjadi penyebaran virus secara signifikan dan cepat. Jadi benar-benar kontroversial.

Menindak lanjuti persetujuan itu, Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB yang isinya bila diteliti terdapat pasal-pasal yang berlawanan dengan aturan-aturan diatasnya serta logika pikir masyarakat. Baru kali ini rasanya ada Pergub yang banyak mendapat kritikan dan jadi bahan tertawaan di medsos.

Keputusan Menkes dan Gubernur yang kontroversial itu  mengundang munculnya masalah baru, mereka  bisa digugat oleh masyarakat yang merasa dirugikan akibat penerapan PSBB.

Kalau sudah begitu, niat mulia  ingin melindungi masyarakt dari ancaman wabah jadi catatan suram.

                                                         ***

Sesungguhnya bila dibandingkan dengan daerah lain – misalnya Manado ada 45 pasien positif covid-19 tapi ditolak permohonan PSBB –   Gorontalo termasuk “berhasil” dalam membendung penyebaran Covid-19.  Pengumuman pemerintah yang menyebutkan Gorontalo masuk wilayah hijau dan bukan daerah pendemi mendukung alasan itu, kendati harus tetap waspada.

Keberhasilan itu salah satunya disebabkan – walaupun kurang ketat – menurut saya, disiplin warga dalam menjalankan himbauandistancing social/distancing physical, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun serta menghindari pertemuan di tempat umum termasuk – ini yang paling berat terutama di bulan Ramadhan– tidak beribadah berjamaah di masjid.

Tangok saja, begitu muncul informasi telah ada pasien covid-19 yang bersumber dari kluster Gowa, besoknya kota jadi sepi, warga mengurangi kegiatan di luar rumah atau menggunakan masker bila keluar rumah. Sebagian besar masjid ditutup.

Itu sebabnya kalau Pemda jeli dan tidak panik, adalah  lebih baik melibatkan berbagai komunitas melakukan sosialisasi besar-besaran mengajak warga distancing social/physical, memakai/membagikan masker gratis dan mencuci tangan dengan sabun  kepada masyarakat. Ini yang rasanya belum intensif dilakukan.

Padahal cara itu masih lebih praktis, murah dan paling masuk akal karena semua ahli kesehatan sependapat bahwa  itulah cara yang aman dalam melawan covid-19 sambil menunggu vaksin antivirusnya.

Lalu dari sisi medis. Pemda memenuhi saja semua kebutuhan medis baik perangkat lunak maupun keras yang mendukung penanganan pasien covid-19 sehingga tidak lagi kelimpungan seperti  pada masa awal ‘perkenalan’ dengan pasien covid-19 lalu.

Juga bisa melakukan rapit test atau swab test secara massal di wilayah terdampak untuk mengetahui dan memutus rantai penyebaran. Hanya saja itu tak mungkin serta merta dilakukan karena sampai hari ini belum ada pemetapan wilayah  terdampak covid-19. Dengan ketambahan 4 pasien positif covid-19  kemarin maka sudah saatnya dilakukan pemetaan wilayah terdampak.

Terakhir, untuk mendukung distancing social,pemda tetap membagikan sembako ke masyarakat terdampak dengan membenahi managemen penyalurannya. Penyaluran harus door to door dan tidak boleh ditunda. Penyaluran yang tepat sasaran dan tepat waktu akan mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah. Tidak boleh lagi ada penyaluran sembako ditengah kerumunan yang justru kontra produktif. 

Penghentian sementara penerbangan, pemeriksaan kesehatan di pintu-pintu masuk perbatasan dan kebijakan meliburkan siswa dan ‘merumahkan’ ASN  guna mengurangi kontak fisik juga menyumbang keberhasilan membendung penyebaran covid-19, harus dipertahankan.

Populasi penduduk yang hanya dua jutaan dan tersebar di wilayah yang luas memudahkan isolasi antarwilayah bila terjadi penularan adalah bonus. 

Nah, bila hal-hal diatas dilakukan dengan serius, seperti  selama ini tapi belum begitu efektif, kesempatan tetap berada di wilayah hijau, kalau tidak samasekali terbebas dari terjangkit covid-19 sangat tinggi

Itu sebabnya saya berpendapat PSBB yang fokusnya membatasi ruang gerak warga itu belum saatnya diterapkan. Resikonya amat besar. Banyak UKM yang  menghidupi puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang pasti terdampak dan bila tak mampu bertahan pasti terkapar lalu mati. Memberlakukan PSBB yang belum saatnya itu ibarat menangkap tikus dengan membakar lumbung.

Tapi apa mau dikata, PSBB dengan segala konsekwensinya itu sudah diberlakukan. Warga diwajibkan berdiam di rumah mulai dari jam 5 sore hingga jam 6 pagi. Dan, kini sudah 5 hari berlangsung belum nampak ada metode baru yang diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

Yang ada hanya hiruk pikuk kendaraan petugas menghimbau warga menjalankandistancing social/ physical, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun serta tidak berkerumun di tempat umum, himbauan yang sudah dijalani warga selama ini. Lha, kalau hanya begitu, apa perlunya PSBB?##

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
http://Vidyaamaliah.co.id

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker