JAKARTANASIONALPILKADAPOLITIK
Trending

IMBAS CORONA, TUNDA LAHIRNYA ‘RAJA’ BARU DI DAERAH

Laporan : Tim Kabar Publik (JMSI)

Editor : Mahmud Marhaba

JAKARTA [KP] – Corona oh Corona. Itu yang bisa disampaikan ketika kondisi negara semakin terpuruk dengan serangan wabah Corona (Covid-19) awal Maret lalu. Bukan hanya Indonesia yang terguncang, negara maju pun dibuatnya tak berdaya.

Tercatat, sudah 34 provinsi di Indonesia yang dihinggapi virus mematikan itu. Sementara, ada 20 daerah yang dinyatakan red area covid-19.   

Menyikapi meluasnya penyebaran virus Corona, Komisi II DPR-RI melakukan Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Bawaslu RI dan DKPP RI, Senin (30 Maret 2020).

Hasil Rapat Komisi II itu pun beredar luas di media sosial.

Rapat dipimpin oleh DR. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., MT (A.270) dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, MA., P.h.D, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI, Abhan SH., MH dan Plt. Ketua DKPP RI, Prof. DR. Muhammad, M.Si.

Melihat perkembangan Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR-RI menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan Pilkada Lanjutan akan dilaksanakan atas persetjuan bersama KPU, Pemerintah dan DPR. DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu).

Dalam keputusan penudaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tersebut, DPR RI meminta juga kepada Kepala Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak merealokasi dana Pilkada Setentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan Pandemi Covid 2020.

Sementara itu, tahapan Pilkada sudah bergulir. KPU provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada sudah melakukan penjaringan calon persorangan. Bisa jadi, hasilnya bakal dibatalkan pasca penundaan Pilkda serentak ini.

Demikian juga, KPU di daerah telah menjaring dan menetapkan anggota PPK serta kelengkapan lainnya yang tentutnya telah dialokasikan anggarannya pada penganggaran 2020 ini. Bagaimana dampak hasil keputusan ini terhadap sejumlah keputusan yang telah dilakukan oleh KPU di daerah? Ikuti hasil liputan kami kedepan pasca keputusan penudaan Pilkada Serentak tersebut.#[KP]   

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker