GORONTALOKONTROL

SERIUSI LAPORAN SOAL PILREK UNG, KEMARIN GCW PENUHI PERMINTAAN OMBUDSMAN

Laporan : JMSI
Editor : Mahmud Marhaba

JAKARTA [KP] – Koordinator Gorontalo Corruption Watch, Deswerd Zougira kemarin, Senin (27/01/2020) mendatangi Ombudsman RI untuk memenuhi permintaan melengkapi beberapa dokumen sehubungan laporan dugaan maladministrasi proses pencantuman gelar doktor Eduart Wolok, Rektor UNG (Universitas Negeri Gorontalo).

Sebelumnya Ombudsman menyurati ke GCW meminta memenuhi beberapa dokumen agar pemeriksaan atas laporan pencantuman gelar dapat dilanjutkan. Dari beberapa dokumen yang diminta diantaranya akte GCW dan surat kuasa dari anggota senat UNG yang merasa dirugikan. “Apa yang diminta Ombudsman sudah dipenuhi,” ungkap Deswerd.

Seperti diketahui, kasus ini bermula pada Juli 2019 tatkala Eduart mengurus penyetaraan golongan ke IVb dan pencantuman gelar doktor di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yang bersangkutan melampirkan ijazah S3 yang didapat dari program kuliah hari Sabtu di IPB.

Mengetahui hal itu, pada 14 Juni 2019 beberapa anggota senat menyurati BKN memberitahukan perihal ijazah Eduart dan berharap BKN meneliti dan mengkaji berkas pengusulan sebelum menerbitkan nota persetujuan.

Akan tetapi pada 23 Juli 2019 BKN menerbitkan nota persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara No. AI-12001000036, yang menyebutkan status kepangkatan/golongan Eduart menjadi IVb Lektor Kepala bergelar doktor dan berlaku Oktober 2019.

Sebelumnya Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN Ibtri Rejeki dengan suratnya nomor DII.26-30/W.06-10/12001 tanggal 16 Juli 2019, ditujukan ke Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti mengabarkan bahwa permohonan Eduart memenuhi syarat dan telah dicantumkan dalam data induk PNS, kepada yang bersangkutan berhak mencantumkan gelar doktor (S3) pada mutasi kepegawaian. Surat pemberitahuan ini dikirim lebih awal yakni enam hari sebelum diterbitkan nota persetujuan pencantuman gelar doktor.

Surat itu menjawab surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti Nomor:B/14409/A2.3/KP.04.00/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal Pencantuman Gelar Akademik Eduart. Tidak dijelaskan atas dasar apa Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti sampai menyurati BKN menanyakan hal tersebut.

Pada 13 Desember 2019 Gorontalo Corruption Watch menanyakan proses pencantuman gelar doktor Eduart ke BKN. Kepala Sub. Tata Usaha Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Sahabudin Baso yang menerima GCW menjelaskan bahwa pihaknya semula menolak mencantumkan gelar doktor Eduart karena setelah diteliti ternyata ijazah S3-nya diperoleh melalui program kuliah kelas Hari Sabtu yang sudah lama dilarang Kemenristekdikti.

Tetapi, lanjut Sahabudin, hanya beberapa hari setelah ditolak, masuk surat Nomor:B/655/C.1/KB.80/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang ditandatangani Agus Indarjo, Sekretaris Direktur Jenderal Kemenristekdikti – Agus yang hadir mewakili menteri memberi suara pada Wolok di Pilrek lalu – yang menyebutkan ijazah S3 Eduart Wolok bukan dari program kuliah kelas jauh. “Nah, surat ini jadi dasar bagi kami kembali mencantumkan gelar doktornya”, dalih Sahabudin seraya menambahkan keputusan mencantumkan gelar doktor adalah kebijakan pimpinan. Saat memberikan penjelasan, Sahabudin didampingi Kepala Biro Humas BKN Victor Saing dan dua stafnya.

Anehnya, ternyata surat Sekdirjen itu mengutip SK Izin Belajar Rektor UNG atas nama Eduart dan Surat Ombudsman yang justru menyebutkan Eduart mengikuti kuliah kelas hari Sabtu di IPB Bogor.

Nah, berbekal pencantuman gelar doktor itu, Eduart melampirkannya sebagai syarat mengikuti pemilihan rektor UNG dan telah diangkat sebagai rektor pada 24 September 2019., adalah merupakan tindakan tidak fair sehingga itu merugikan Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd.

Sekadar diketahui, surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 595/D5.1/T/2007 tentang larangan kelas jauh dan kelas Sabtu Minggu menegaskan bahwa ijazah program kuliah tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan (untuk jabatan apa saja) maupun pembinaan jenjang karier/penyetaraan bagi pegawai negeri. Atas dasar itu kami menilai gelar doktor saudara Eduart tidak boleh dicantumkan dalam status kepangkatannya.

“Intinya GCW minta Ombudsman dapat memeriksa prosedur dan legalitas pencantuman gelar doktor Eduart karena patut diduga telah terjadi maladministrasi,” kata Deswerd.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
17
Vidiyaamaliah.co.id
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button