POHUWATO

DI DENGILO, CAMAT DAN PANWAS WARNING ASN NETRAL PADA PILKADA 2020

Laporan : Jaringan Berita Siber
Editor : Mahmud/Ismail

POHUWATO [KP] – Guna menghindari terjadinya penggalangan kekuatan politik pada Pilkada 2020 mendatang kepada ASN, Camat Dengilo, Nakir Ismail, menghimbau agar ASN yang ada dilingkungan kerjanya diminta netral.

Permintaan itu bukan hanya untuk ASN di kantor kecamatan saja, tetapi seluruh ASN baik di tingkat Desa maupun di instansi pemerintah di wilayah kecamatan Dengilo.

“Khusus seluruh ASN di Kecamatan Dengilo termasuk para Kades dan aparatnya, dalam rangka menghadapi Pemilukada ini kami menghimbau sekaligus menyerukan untuk menjaga netralitasnya, tidak memihak dan tidak terlibat politik praktis. Mari fokus saja pada kerja dan tupoksi masing-masing,” imbau Nakir, yang didampingi Ketua Panwas Kecamatan Dengilo, Rahman Pantatu, dan Kabid Mutasi BKPPD, Lukman Husain, Usai Sholat Dzuhur di Mesjid Agung Baiturahman Pohuwato, Senin (30/12/2019).

Seruan ini kata Nakir, sengaja disampaikan lebih awal, agar ASN di Dengilo bisa berhati-hati dan tidak terlibat dalam arena politik. Sebab, tak dapat disangkal, ASN menjadi sasaran empuk bagi para kontestan dalam meraup suaranya.

“Kami memiliki kewajiban moril untuk menjaga dan mengingatkan lebih awal agar seluruh ASN tidak terlibat politik praktis. Meski pada prinsipnya ASN juga punya hak memilih dalam setiap Pemilukada,” terangnya.

Senada dengan itu, Kabid Mutasi BKPPD, Lukman Husain mengungkapkan, memasuki tahapan Pilkada Kab. Pohuwato di tahun 2020, ASN dilarang melakukan tindakan yang melanggar netralitas PNS terutama memberikan dukungan secara lisan maupun tulisan melalui media sosial dan media online.

“Hal ini dapat mengakibatkan PNS dimaksud mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya tegas.

Sementara itu, Ketua Panwas Dengilo, Rahman Pantatu mengungkapkan, Bawaslu dalam hal ini Panwas Kecamatan berpedoman pada PERBAWASLU dalam melakukan pengawasan.

Hal – hal yang diawasi antara lain, PKPU yang mengatur seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, PP 53 Tahun 2010 dan UU nomor 5 Tahun 2014 tentang larangan ASN, serta UU nomor 6 yang mengatur tentang larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD.

“Jadi diharapkan kepada semua yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang disebutkan ini, kiranya dapat melaksanakan sesuai amanah UU dan segala peraturannya dalam arti tidak melanggar larangan,” tegasnya.

Rahman mengingatkan, jika ada yang melanggar maka PERBAWASLU yang akan bertindak.#[KP/GOL]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker