HUKRIMJAKARTA
Trending

KE BARESKRIM POLRI, SINDU POLISIKAN BKN RI

Laporan : Jarber SMSI
Editor : Mahmud Marhaba.

JAKARTA [KP] – Rauf Abdul Azis yang biasa dipanggil Sindu, mendatangai Bareskrim Polri, Jum’at (13/12/2019) melaporkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dugaan penyalagunaan wewenang.

Sindu memasukan surat 2 lembar serta berbagai bukti laporannya ke Bareskrim Polri. Dari informasi yang diperoleh wartawan kabarpublik.id di Bareskrim Polri, Sindu mengatakan dirinya melaporkan BKN RI terkait dengan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh BKN itu sendiri.

Salah satu contoh yang diduga penyalahgunaan wewenang adalah dengan meloloskan ijasah dosen yang diambil dengan kuliah Sabtu-Minggu untuk digunakan dalam penyetaraan kenaikan pangkat, jabatan dan golongan.

“Jauh sebelumnya Kemenristekdikti telah menerbitkan larangan bagi program kuliah Kelas Jauh Sabtu-Minggu dan menetapkan bahwa Ijazah yang dikeluarkan dari mengikuti program tersebut tidak Sah dan tidak dapat digunakan untuk keperluan kenaikan pangkat maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi dosen pegawai negeri,” ungkap Sindu sambil memperlihatkan bukti surat surat Nomor : 595/DS.1/T/2007, surat Nomor : 1506/D/T/2005, surat Nomor : 2630/D/T/2000, surat Nomor : 2559/D/T/97 yang dijadikan lampiran laporannya ke Mabes Polri.

Dikatakan Sindu yang dituangkan dalam laporannya mengungkapkan bahwa Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 dan SK Kemenristekdikti Nomor 169/M/KPT/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang pemutihan status tugas belajar dan izin belajar disebut bahwa, pengakuan ijazah yang diperoleh PNS dapat dipertimbangkan sebagai pembinaan karier kepangkatan dan jabatan sepanjang diperoleh dari Perguruan Tinggi dalam negeri yang lokasinya sama dengan wilayah tempat tugas PNS dosen atau, Perguruan Tinggi dalam negeri dengan lokasi yang berbeda dengan wilayah tempat tugas PNS dosen yang bersangkutan melalui program kelas kerjasama yang dibuktikan dengan dokumen sah nota kesepahaman yang ditanda tangani pejabat yang berwenang pada masing-masing perguruan tinggi.

“Oleh karena itu, kami duga telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Kepala BKN RI dalam menerbitkan SK penyetaraan doktor, sehinga mengakibatkan dugaan terjadinya kerugian keuangan negara. Itu sebabnya kami minta kasus ini harus diusut,” ungkap Sindu yang juga Ketua LSM Walihuwa Gorontalo kepada media ini di Mabes Polri usai dirinya menyerahkan laporan tersebut.

Apakah laporan ini ada kaitan dengan kepemilik ijasah pencalonan Rektor Universitas Negeri Gorontalo kemarin? Kita tunggu saja hasil investigasi media ini ke BKN RI.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
21
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker