BOLTIMJAKARTANASIONALSULUT

SEHAN LANDJAR : APARAT PENEGAK HUKUM JANGAN LAGI GUNAKAN TEORI ‘CICAK’ UNTUK SINERGITAS PEMBANGUNAN KEDEPAN

Laporan : Jarber SMSI (Ati Modjo)
Editor : Mahmud Marhaba

JAKARTA [KP] – Periode kedua pemerintahan Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin nampaknya akan mengejar sebuah predikat pemerintahan yang pembangunannya sukses hingga ke seluruh pelosok nusantara.

Pemerintahan ini kata Jokowi saat membuka Rakornas pemerintah pusat dan Forkopimda seluruh Indonesia di SICC, Rabu (13/11/2019) tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.

“Kita harus bersinergi secara bersama,” ungkap Jokowi ditengah sambutannya. Berbagai laporan kriminalisasi terhadap pelaksana pemerintahan di daerah diungkapkan Presiden. Dan ini merupakan indikator kegagalan jalannya pembangunan di daerah. Untuk itu Presiden melalui Menteri Dalam Negari mengundang seluruh Forkopimda untuk menyatukan visi membangun Indonesia Maju.

Inipun tidak diartikan sebagai sebuah persengkokolan diantara Forkopimda di daerah, tetapi lebih melihat bagaimana masing-masing lembaga bekerja tanpa ada rasa saling mencari kesalahan yang dibuat-buat.

Presiden berharap agar lembaga hukum lebih bekerja sebagai pengawas atau kontrol terhadap kinerja seorang kepala daerah.

“Disampaikan jika ada kesalahan, jangan dibiarkan kemudian diproses hukum. Tidak ada lagi seperti itu kedepan,” ungkap Presiden.

Menaggapi pidato Presiden, Sehan Lanjar memberikan apresiasi apa yang menajdi visi dari pemerintahan Indonesia Maju.

“Saya lihat, ada keinginan dari Presiden yang sangat kuat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara makmur rakyatnya. Kita tahu mabhwa Indonesia termasuk negara yang paling sulit, karena tingkat kesulitan yang tinggi maka terjadi kelambanan dalam pembangunan dan membuat ogah-ogahan pemerintah daerah, karena adanya ketakutan,” ungkap Sehan kepada kabarpublik.id di Bogor, Rabu (13/11/2019).

Penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisia, kata Sehat Lanjar, Bupati Bolmong Timur, yang dalam undang-undang sebagai mitra pelaksanaan pembangunan, namun kadang-kadang jadi mengkhawatirkan, karena banyak kali hal yang tidak perlu dimasalahkan bisa jadi masalah.

Yang benar, kata Sehat mengulang kembali pernyataan Presiden bahwa ketika penegak hukum tahu bahwa ada potensi permasalahan, maka harus diingatkan, jangan lagi menggunakan teori Cicak, kata Sehan sambil melafalkan lagi cicak cicak di dinding.

“Jadi jangan seperti itu lagi. Jangan dibiarkan kita lewat, kita salah baru ditangkap dan di proses. Dalam konteks bernegara yang diinginkan oleh Pak Jokowi semua adalah bagian dari pada penyelenggara pembangunan negara,” tegasnya disela-sela kegiatan Rakornas.

Namun kata Sehan lagi, kita pada posisi yang berbeda dengan tujuan bagaimana memuluskan akselerasi pembangunan. Kita tidak berdiri sendiri-sendiri, kita satu kesatuan dalam satu mata rantai, kita duduk bersama dalam satu lingkungan wilayah untuk menyelesaikan persoalan.

Hal ini juga yang disampaikan Kepala Kejaksaan Agung dimana setiap Kejaksaan di daerah tidak ada lagi target banyaknya kasus, namun bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi korupsi di daerah.

“Inilah yang harus dilakukan penegak hukum kedepan, sehingga kita bisa bersinergi, namun apalabila ada perbuat melawan hukum yang disengaja, maka penegak hukum wajib melakukan eksekusi apalagi sudah diperingati,” tegas Sehat yang dalam waktu dekat akan mengundang semua Forkopimda didaerahnya untuk duduk bersama menjalankan visi Presiden Jokowi.

“Jadi tidak ada lagi teori cicak pada pelaksanaan pembangunan kedepan,” tegas Sehan yang bakal mewarnai bursa Pilgub Gorontalo kedepan.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker