BONEBOLGORONTALOJAKARTANASIONAL

PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN, TIDAK ADA LAGI KRIMINALISASI INOVASI KEPALA DAERAH KEDEPAN. HAMIM : INI SANGAT MELEGAHKAN

Laporan : Jarber SMSI (Ati Modjo)
Editor : Mahmud Marhaba

BOGOR [KP] – Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Pemerintah Pusat dan Forkopimda provonsi dan kabupaten kota se Indonesia dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri, Rabu (13/11/2019) bertempat di SICC (Sentul International Convention Center) dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Seluruh Gubernur, Walikota, Bupati, Kapolda dan Kapolres, Kajati dan Kajari, Danrem dan Dandim seluruh Indonesia berbaur menjadi satu mendengarkan arahan Presiden terkait visi Indonesia Maju.

Presiden menghendaki agar pemerintahan kedepan dari pusat hingga ke daerah harus sinergi demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Presiden menyadari, tanpa sinergitas maka visi menuju Indonesia Maju bakal gagal ditengah jalan.

Oleh karena itu, Presiden membuka wawasan berpikir Forkopimda seluruh Indonesia untuk bersatu membangun daerah dan bangsa ini.

“Peran Forkopimda di daerah sangat penting sekali untuk bisa melakukan kerja sama dan komunikasi yang baik diantara Gubernur, Pengadilan, Kejaksaan, juga Bupati dan Walikota di daerah masing-masing,” ungkap Presiden.

Dirinya pun meminta agar penegak hukum bisa melakukan tindakan pencegahan terhadap korupsi di daerah.

Demikian juga kata Presiden, hal kerjasama Bupati dan Walikota hubungannya juga harus baik dengan Dandim, Kapolres, Kajari. Pemerintah kabupaten kota penting sekali untuk bersinergi.

“Jika ada persoalan hukum dan sudah kelihatan jelas keliru sejak awal maka tindakan preventifnya dilakukan, diingatkan dulu baru ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan dan ditunggu sampai terjadi suatu peristiwa kejahatan baru diberantas,” tegas Jokowi yang disambut tepuk tangan oleh Kepala daerah yang hadir memenuhi Rakornas tersebut.

Presiden mewanti-wanti jangan sampai ini terjadi lagi. Baik itu di tubuh Kejari Kejati, Polres, Polda yang ada di setiap daerah.

“Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari, kalau tidak ada niat jahatnya janganlah dicari-cari,” ungkap Presiden yang telah mengantongi sejumlah kasus yang diterimanya sambil menegaskan tidak ada lagi inovasi yang dikriminalisasi, tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat dengan masalah-masalah dijerat dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum.

Menanggapi pidato Presiden, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengatakan jika pidato ini sangat melegakan. Dirinya menyadari, bahwa konsep seperti ini sangat membantu daerah bisa maju dan bersinergi dalam membangun daerahnya sendiri.

“Jika ada permufakatan kejahatan maka penegak hukum wajib bertindak, Tetapi kalau hanya persoalan administrasi maka perbaikan administrasi dilakukan secepat mungkin,” ungkap Hamim Pou disela-sela Rakornas kepada wartawan kabarpublik.id yang tergabung di jaringan berita SMSI.

Sungguh melegakan, kata Hamim, apa yang menjadi pidato kepala negara pada Rakornas hari ini, apalagi dihadiri oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Namun, Hamim tetap memberi ruang kepada pihak penegak hukum jika ada upaya untuk mencoba melakukan Korupsi atau jual beli jabatan atau ada indikasi kerugian negara tanpa mengindahkan upaya pencegahan dari pihak penegak hukum.

Ternyata Presiden pun menyoroti juga kebijakan pemerintah daerah yang dianggap lambat dalam proses tender proyek. Dirinya merasa heran jika hingga bulan ini terdapat nilai proyek 21 triliun yang baru ditenderkan.

Kata Presiden, dirinya mengamati pengadaan barang dan jasa bertahun-tahun polanya seperti itu dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang belum juga berubah, dan itu banyak dalam pengadaan barang dan jasa kenapa kita tidak memulai lelang itu dari bulan Januari? Kenapa terus kita mengulur-ngulur ada apa ini?

“Kualitas barang yang dihasilkan pasti hasilnya akan jelek, pasti pekerjaan dilakukan diakhir-akhir tahun itu akan mempengaruhi hasil,” ungkap Jokowi

Dirinya pun mengatakan tidak heran jika ada sekolah yang ambruk, gedung yang ambruk, maka kita nggak kaget lagi karena pekerjaannya sangat terburu-buru dengan waktu yang 2 bulan ini. Mau jadi barang apa ini? Mengapa tidak dari bulan Januari dilakukan lelang pelaksanaannya dilakukan Maret selesai bulan Agustus, maka kita akan mendapatkan hasil yang kualitas yang baik.

Hamim sangat sepakat jika ini dilakukan secepatnya, namun disadarinya, SDM ditingkat OPD sangat terbatas.

“Bagaimana ke depan agar setelah APBD diketuk maka sesegera mungkin melakukan action dan bisa menghubungkan terkait dengan beberapa proyek yang harus dilaksanakan jangan nanti menunggu pertengahan tahun,” ungkap Jokowi.

Respon cepat pun dilakukan Hamim Pou. Dirinya berupaya agar Desember akan diumumkan proyek-proyek di Bone Bolango, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
10

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker