GORONTALOHUKRIMKONTROL

SOAL POLEMIK PAW RISMAN, FELDI TAHA DAN FERDIYANTO KONIYO BERBALAS PANTUN

Laporan : Jarber SMSI

Editor : Mahmud Marhaba

KOTA GORONTALO [KP] – Imbas pernyataan Sekertaris DPD II Golkar Kota Gorontalo dan 7 PK Golkar Kota yang menghendaki agar dilakukan Pengganti Antara Waktu (PAW) terkait turunnya SK Gubernur Gorontalo pemberhentian Risman Taha, mendapat tanggapan miring dari tim penasehat hukum Risman Taha.

Menurutnya tim kuasa hukum, Feldi Taha, SH persoalan klienya harus diselesaikan secara hukum bukan pada kepentingan orang perorang.

“Kami mengajak kepada Sekertaris Partai Golkar Kota Gorontalo untuk senantiasa berpikir sesuai norma hukum, dudukan masalah ini pada norma hukum bukan pada kepentingan,” tegas Feldy Taha, SH, kepada Jaringan Media SMSI medgo.id, pada Rabu (06/11/2019).

Feldi menilai, bahwa kliennya menjadi anggota Dewan Kota berdasarkan peraturan yang berlaku, harusnya bila diberhentikan tentu sesuai mekanisme aturan juga.

“Risman Taha diangkat dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan diberhentikan juga harus sesuai dengan mekanisme peraturan, bila ada hal-hal yang keliru maka tentu saja butuh pengujian secara hukum bukan berdasarkan kepentingan politik,” tambah Feldi dilansir media online medgo.id.

“Bahwa proses SK Gubernur tentang pemberhentian Ketua DPRD Kota Gorontalo masih berproses hukum, adapun proses hukum yang sementara berjalan yaitu sesuai dengan UU nomor 30 tahun 2014, klien saya masih mengajukan keberatan administrasi,  dan hal tersebut diatur oleh UU nomor 30 tahun 2014, keberatan administrasi kami sudah sampaikan pada tanggal 28 Oktober 2019 sesuai ketentuan pejabat pemerintah dalam hal ini gubernur diberikan waktu oleh UU untuk menjawab selama 10 hari kerja dan batasnya sampai dengan hari Jumat tanggal 8 November 2019,” tegas Feldi Taha.

Feldi berharap klienya yang merupakan kader Golkar, sepantasnya diberikan ruang untuk mendapatkan keadilan hukum, melalui berbagai upaya, tentu semua proses tersebut membutuhkan waktu.

“Kamipun masih diberi ruang untuk mengajukan banding administrasi kepada atasan pemerintah provinsi, yang waktunya sama diberikan oleh undang undang yaitu selama 10 hari kerja,  jadi mana mungkin partai atau pun DPRD melakukan tindakan pengusulan PAW.  Hormati proses hukum yang sementara berjalan, kemudian bila keberatan administrasi dan banding administrasi telah dilewati maka masih ada proses hukum selanjutnya sesuai perintah UU yaitu pengajuan gugatan ke PTUN yang notabene adalah lembaga peradilan yang memutuskan sengketa administrasi pemerintahan,” pinta Feldi sambil menambahkan keputusan hukum yang keluar nanti, harus dihormati semua pihak karena itu adalah merupakan produk hukum yang harus ditaati.

Terkait pernyataan Sekertaris Partai Golkar Kota Gorontalo Feriyanto Koniyo, bahwa meminta DPRD agar segera melakukan proses PAW, dan mendesak partai segera mengusulkan calon Ketua DPRD Hardi Sidiki, Feldi Taha nilai ini sangat mencederai hak politik klienya Risman Taha. Sebab ada berjalan proses hukum, dan itu harus dihormati sampai ada keputusan inkrah.

“Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Sekertaris Golkar Kota Gorontalo adalah sesuatu yang tidak menghormati sebuah proses hukum,  dan ini sungguh memiriskan,  silahkan Sekertaris Golkar melakukan langkah langkah,  tetapi siapa yang akan bertanggung jawab bila proses hukum menyatakan bahwa SK pemberhentian oleh Gubernur terhadap Risman Taha bertentangan dengan UU?,  Apakah Sekertaris Golkar Kota mau bertanggung jawab ?,” tanya Feldi Taha.

“Berkaitan dengan statemen Sekertaris Golkar Kota yang meminta kepada pimpinan DPRD mengusulkan Pergantian Antar Waktu terhadap Risman Taha,  dan menyatakan bahwa Risman Taha tidak akan kembali lagi menjadi anggota DPRD,  saya kira itu sangat keliru dan tendensius, kita kan masih menguji secara administrasi apakah SK pemberhentian terhadap Risman Taha sah atau tidak, melanggar administrasi atau tidak? Serahkan semua kepada proses hukum, bila sampai akhirnya keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka silahkan partai politik ataupun Pimpinan DPRD mengambil tindakan sesuai ketentuan. Perundang undangan yang berlaku,” tutup Feldi.

Fedriyanto Koniyo Sekretaris DPD II Partai Golkar menanggapi pernyataan miring PH Risman Taha. Dirinya mengatakan bahwa PH fokus saja dengan masalah hukum kliennya.

“Sebaiknya PH pak Risman fokus saja ke masalah hukum kliennya, kan sudah dibayar, profesional lah. Urusan Partai itu domain kami pengurus,” tegas Ferdiyanto kepada kabarpublik.id, Kamis (07/11/2019).#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker