KABGOR

AMMPD MINTA DPRD LAKUKAN HAK ANGKET ATAS KASUS KOMITMEN FEE PROYEK DI KABGOR

Laporan : Jaringan Berita SMSI

Editor : Mahmud Marhaba

KABGOR [KP] – Langkah DPRD menindaklanjuti surat AMMPD meminta tindak lanjut atas permasalahan komitmen fee pada pengadaan barang jasa Pemda kabupaten Gorontalo adalah langkah yang patut diapresiasi. Langkah ini juga memupus keraguan publik atas komitment DPRD dalam menyelesaikan permasalahan yang sempat viral di media sosial.

Meski langkah positif sudah dilakukan DPRD kabupaten Gorontalo, namun AMMPD meminta DPRD untuk melakukan hearing kedua kalinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan rapat tertutup.

Hal ini disampaikan Ketua AMMPD, Rahmad Mamonto, Jumat (01/11/2019) kepada media ini.

“Dalam rapat tertutup kiranya jangan sembarang pihak yang dihadirkan. Seharusnya yang bisa hadir adalah pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah. Bahkan kiranya DPRD meminta bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian agar menjadikan rapat terlaksana secara tertib,” tegas Rahmad Mamonto.

Lebih tegas lagi Ketua AMMPD meminta agar hearing cukup 2-3 kali rapat, lalu ditingkatkan menjadi Pansus. Alasannya kata Rahmad, karena permasalahan seperti ini tidak cukup hanya melalui hearing.

“Pansus membuat DPRD lebih konsentrasi dalam menyelesaikan masaalah. Pengamatan kami atas permasalahan ini sesuai data yang kami miliki, sebenarnya penyelesaian kasus ini oleh DPRD harus melalui mekanisme Angket, akan tetapi karena bukti utama belum kami serahkan, maka kami belum pada posisi meminta Angket,” tegas Rahmad sambil memberikan jaminan setelah data pendukung awal sudah diserap DPRD, baru itu pihaknya akan mengajukan bukti utama ke DPRD.

Dikatakannya, jika bukti utama sudah disertahkan ke DPRD, maka setelah itu pihaknya meminta digelar angket.

“Kami akan menyerahkan bukti utama sekaligus menghadirkan saksi kunci manakala DPRD mau berkomitmen melanjutkan masalah ini sampai dengan penggunaan hak Angket,” tantang Rahmad Mamonto.

Dilakukannya hearing oleh DPRD untuk menjawab surat dari AMMPD Nomor :016/AMMPD/GTLO/XII/2019 tentang Permintaan Pembentukan Pansus Fee Proyek Oktober kemarin. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan DPRD kabupaten Gorontalo dengan tembusan surat ke Kejagung, Mabes Polri, Kejati, Kapolda serta ke lembaga hukum lainnya.

Apakah DPRD akan melakukan Angket terhadap kasus tersebut? Kita tunggu saja rencana kedepan oleh DPRD kabupaten Gorontalo.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker