GORONTALONASIONAL

REBUTAN EMAS GUNUNG PANI POHUWATO

Laporan : Tim KP (Jarber SMSI), Editor : Mahmud Marhaba

GORONTALO [KP] – Dalam beberapa pekan ini PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Gorontalo sedang memeriksa perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN GTO tentang gugatan Richard Iyabu, selaku warga sekaligus perwakilan PT Prima Mineralindo Nusantara (PMN), suatu perusahaan swasta Nasional yang sejak tahuan 90an melakukan kerja sama dengan KUD DHARMA TANI, Marisa- Pohuwato.

Tim Media Kabar Publik mencoba menggambarkan peristiwa persidangan di PTUN hingga memasuki akhir masa persidangan dalam beberapa pekan kedepan.

Diketahui, Gugatan Richard diajukan atas SK Gubernur Gorontalo Nomor : 351/17/IX/2015 tanggal 4 September 2015 tentang Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi atas nama  KUD Dharma Tani (DT) ke Ijin Usaha Pertambangan Produksi (IUP) OP kepada PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) berdasarkan Rekomendasi Bupati Pohuwato Nomor : 522/Sel/640/VII/2015.

PT. PETS adalah perusahaan patungan antara PT. Puncak Emas Gorontalo (PEG), anak perusahaan dari PT. Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) pemilik Ijin Kontrak Karya (KK) diluar wilayah IUP OP milik KUD DT, padahal sesuai pendapat Guru Besar Hukum Pertambangan Prof DR. Abrar Saleng (salah satu tim perumus  UU Minerba  No. 4 Tahun 2009) pada media Kontan Online Juni 2014 yang dimintai pendapat oleh Pemda Pohuwato, menyatakan  pada intinya bahwa pemilik Kontrak Karya (KK) dilarang memperluas arealnya dengan cara apapun juga, namun pendapat ini diabaikan (tidak menjadi pertimbangan oleh Pemda Pohuwato). Namun tetap saja pihak Pemda memberikan rekomendasi untuk pengalihan  IUP OP tersebut dan yang lebih parah lagi rekom diberikan kepada KUD DT yang pengurusannya sedang bertikai dan terjadi dualisme  dan sedang berperkara pula  baik di Pengadilan Negeri Marisa maupun Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Manado  dan sampai pada tingkat kasasi  di MA dan berakhir dengan dibatalkannya kedua pengurus yang bertikai.

“Ada apa dibalik pemberian rekomendasi ini?? Dan yang lebih parah lagi rekomendasi yang  ditandatangani oleh Sekda Pohuwato diberikan kepada Pengurus dimana kerabat Bupati sebagai Ketua KUD DT, kami sudah tahu alasannya tapi menungggu waktu dan tempat yang tepat untuk membukanya,” kata Richard penuh optimis.

Menurut Richard, sebelum terjadi dualisme kepengurusan, pihak KUD DT telah membentuk perusahaan patungan dengan PT. Prima Mineralindo Nusantara yang diberi nama PT. Pani Dharma Mas  dengan komposisi saham 51-49 dan telah lebih dulu mengajukan permohonan Pengalihan IUP OP tersebut  bahkan draft  pengalihan IUP tersebut telah dibuat oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Pohuwato tapi Bupati Pohuwato tidak meresponnya.     

Dalam posita gugatannya, Richard menyebutkan Bupati dan Gubernur menerbitkan rekomendasi serta keputusan pengalihan IUP berasal dari pengurus KUD yang tidak sah berdasarkan putusan MA dan PTUN Manado yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu sebabnya dia minta Majelis membatalkan keputusan pengalihan IUP tersebut.  

Di awal persidangan PETS dan KUD mengajukan diri sebagai pihak tergugat intervensi, tetapi Majelis Hakim menolak Intervensi  pihak KUD dan hanya PETS yang diterima majelis hakim.

Sesungguhnya sengketa ini menyangkut hak mengelolah emas di areal seluas 100 hektar yang berada di Desa Buntulia, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Dari hasil survey menyebutkan di areal tersebut terdapat kandungan emas sebanyak 2,4 juta ons dan telah mendapat sertifikasi dari JORC, satu lembaga paling kredibel di dunia dalam memberikan referensi potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama mineral dan batubara.

Hebatnya lagi,areal 100 hektar itu pun sudah berpindah tangan ke beberapa perusahaan swasta Nasional maupun Asing dengan nilai transaksi melebihi satu Triliun rupiah. Akhir tahun 2018 untuk kepemilikan saham 49%  dan tanpa sepengetahuan pihak KUD DT yang notabenenya sebagai pemegang saham mayoritas (51%), hal ini bisa dibuktikan kata Richard dan siap mempresentasikan kepada siapa saja yang berkepentingan. Menurut  Richard  proses  sidang di PTUN Gorontalo ini dalam pengawasan  Komisi Advokasi Daerah (KAD) bidang Migas dan Non Migas (kerjasama antara KADIN Indonesia dan Komisi Pemberantan Korupsi (KPK). Untuk itu Richard berharap majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berhati-hati mengeluarkan putusannya.   

Yang tak kalah menarik, pasca penerbitan pengalihan IUP tahun 2015 silam, hingga saat ini belum terlihat ada kegiatan ekspoloitasi, padahal dalam keputusan pengalihan IUP OP tersebut ada klausul yang mensyaratkan paling lambat 90 hari sejak ijin keluar sudah harus ada kegiatan awal, padahal ini sudah lebih 4 tahun tidak ada kegiatan.

Soal ini, Koordinator Gorontalo Corruption Watch, Deswerd Zougira mengatakan Undang-Undang memberi waktu maksimal 8 tahun masa eksplorasi lalu masuk masa produksi. Hanya saja, kata Deswerd, dari besaran lahan yang hanya 100 hektar mestinya masa eksplorasi bisa dipersingkat, tidak menunggu sampai habis masa 8 tahun lalu masuk masa produksi, agar bisa menampung tenaga kerja, tidak malah melakukan transaksi jual beli saham. Yang rugi daerah karena investasi tertunda.

“Kalau dikaji serius sejak awal penerbitan IUP hingga jual beli saham akan didapati hal-hal yang tidak sesuai aturan. Yang digugat itu hanya sebagian. Saya usul  Gubernur Gorontalo dan Bupati Pohuwato segera melakukan evaluasi,” pinta Deswerd.

Kembali soal gugatan, dijadwalkan pada pekan depan akan dilakukan sidang di lokasi. Bagaimana akhir dari sengketa ini? kita tunggu saja hasilnya.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
4
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker