HUKRIMKONTROL

PERNYATAAN KAJATI ATAS KETIDAKTELIBATAN GUBERNUR DALAM DUGAAN KASUS KORUPSI GORR DISEBUT ADHAN DAMBEA TERLALU PREMATUR

Laporan : Jaringan Berita SMSI

Editor : Mahmud Marhaba

 

GORONTALO [KP] – Ada pernyataan menarik dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo, Firdaus Dewilmar, saat menjawab pertanyaan wartawan ketika menggelar Konferensi Pers terkait penetapan 4 orang tersangka dalam kasus pengadaan tanah Gorontalo Outer Ring Road (GORR), Kamis (27/06/2019) di kantor Kejati Gorontalo.

 

Bagaimana dengan keterlibatan Gubernur Gorontalo dlaam kasus ini? Tanya wartawan kepada Kajati. Secara spontan, Firdaus Dewilmar dengan tegas mengatakan jika Gubenru Gorontalo tidak terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan tanah GORR.

 

“Gubernur tidak terlibat dalam kasus ini, coba buktikan atau jika ada data yang mengatakan keterlibatan Gubernur Gorontalo dalam kasus pengadaan tanah GORR ini,” ungkap Dewilmar menentang wartawan untuk mengungkap atau memberikan data atas keterlibatan Gubenru Gorontalo, Rusli Habibie dalam kasus ini.

 

Penyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Firdaus Dewilmar, itu mendapat reaksi keras dari Adhan Dambea, anggota Legislatif terpilih 2019-2024 dari PAN. Menurut Adhan, pernyataan Kajati Gorontalo membingungkan rakyat, bahkan pernyataan ini terlalu prematur.

 

“Pernyataan Kajati Gorontalo, terlalu prematur. Selama Saya di Gorontalo, nanti kali ini seorang Kajati mengatakan jika Rusli Habibie tidak bersalah dan tidak tersangkut kasus GORR, ini masih awal proses, dan yang menyatakan seseorang terlibat atau tidak adalah Pengadilan,” ungkap Adhan Dambea kepada wartawan, Senin (01/07/2019).

 

Dirinya menyesalkan sikap Kajati yang membangun opini kepada masyarakat seolah-olah Rusli Habibie tidak terlibat dalam kasus GORR, apalagi menantang wartawan untuk mengungkap atau menyerahkan data atas keterlibatan Rusli Habibie.

 

 

“Jangan bangun opini terkait keterlibatan seseorang, apalagi menentang wartawan untuk memberikan data atas kerlibatan Gubernur Gorontalo. Sebagai penegak hukum, tidak bisa bicara seperti itu, Kajati bukan penasehat hukum. Biarlah ini berptoses dan kita lihat hasil akhirnya,” tegas Adhan Dambea di ruang kerjanya.

 

Ditambahkan Adhan, apa yang menjadi saran KPK RI terhadap penambahan pasal pencucian uang merupakan upaya untuk mengungkap mengalirnya dana 85 milyar rupiah yang begitu besar ke para oknum yang menikmati dana tersebut.

 

“Kemana uang 85 milyar itu? Dengan 1200 saksi yang diperiksa, maka sudah bisa ditebak kemana dugaan mengalirnya uang tersebut. Jadi sekali lagi Saya tegaskan, yang menetukan Rusli Habibie bersalah bukan kewenangan Kejaksaan, tapi kewenangan Pengadilan yang memvonis seseorang terlibat atau tidak,” ungkap Adhan yang juga pembina Yayasan Yaphara Gorontalo.#[KP-MM]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker