KONTROL

TERKAIT NAMA KAJATI DISEBUT BUPATI BAOLEMO DALAM PERSOALAN MANGROVE, INI PENJELASAN KAJATI GORONTALO

Laporan : Jaringan Berita SMSI

Editor : Mahmud Marhaba

 

GORONTALO [KP] – Kasus Mangrove di Gorontalo kini viral dan menjadi ramai diberitakan oleh media masa di Gorontalo. Hal ini mencuat ke permukaan setelah pihak Japesda Gorontalo mengklaim jika pembangunan objek wisata di pantai Ratu desa Tenilo kecamatan Tilamuta dibangun dalam kawasan hutan Mangrove dan hutan lindung.

 

Bupati dalam wawancaranya dengan wartawan saat menerima kunjungan Walikota Marten Taha dan Wawali Ryan Kono bersama rombongan OPD Pemkot serta Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga bersama rombongan OPD nya, Selasa, 11 Juni 2019 lalu mengatakan jika dirinya tidak membabat Mangrove satu pun. Bahkan menyentuh daun pun Bupati Boalemo tidak melakukannya.

 

Menariknya dalam wawancara tersebut, Bupati Darwis Moridu menegaskan jika pihaknya telah bertemu dengan petinggi Pemprov termasuk Kajati Gorontalo. “Kami sudah bertemu dengan pihak pemerintah provinsi, termasuk pak Kajati terkait persoalan ini,” ungkap Darwis Moridu.

 

Pernyataan itu pun tidak dibantah oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Firdaus Dewilmar. Dirinya mengatakan bahwa bukan hanya Bupati Darwis yang datang kepadanya, termasuk Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga yang menjelaskan kondisi hutan Mangrove didaerahnya.

 

“Ini terkait dengan pihak Kejaksaan Tinggi yang melakukan full data terkait dengan kondisi Mangrove di wilayah provinsi Gorontalo. Jadi Bupati Darwis Moridu datang dan mengatakan jika pihaknya tidak melakukan penebangan Mangrove. Jadi tidak ada penebangan Mangrove hanya pengembangan Pariwisata,” ungkap Kajati sambil meniru penyampaian Bupati Boalemo kepada dirinya.

 

“Bupati Boalemo datang bukan minta ijin, kami bukan lembaga yang memberikan ijin terhadap pembanguan pariwista yang berada di kawasan Mangrove, itu kewenangan Kementrian Lingkungan Hidup,” tegas Firdaus kepada media ini yang tergabung pada jaringan berita SMSI Gorontalo, Selasa (18/06/2019) diruang kerjanya.

 

“Kita lihat saja nanti, apakah itu sesuai dengan surat perintah saya ke Kasi Intel Kejati Gorontalo,” ungkap Dewilmar sambil membeberkan persoalan Mangrove yang lebih parah terjadi di daerah lainnya seperti Pohuwato dan Gorontalo Utara.

 

Mengapa persoalan Mangrove di Gorontalo begitu tinggi? Tanya Kajati kepada wartawan. Dirinya pun mengatakan jika hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya edukasi ke masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan Mangrove sehingga masyarakat banyak yang melakukan penjarahan terhadap Mangrove atau tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah selama ini.

 

Kajati yang sangat konsisten dengan penegakan hukum di Gorontalo itu pun menjelaskan jika hutan Mangrove berfungsi untuk melindungi ombak yang merusak pantai sehingga biota laut dan ekosistem lingkungan terjaga.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker