POHUWATO

WABUP AMIN HARAS HADIRI FGD OLEH KPK – RI

Laporan : Jaringan Berita SMSI

Editor : Mahmud Marhaba

 

GORONTALO [KP] – Wakil Bupati Amin Haras didampingi Kepala BKD Iskandar Datau, Inspektur Daerah Moh Trizal Entengo dan Kadis Penanaman Modal Sudin Ali Rabu, (19/06/2019) menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi FGD Penyelamatan Aset dan Keuangan Negara Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah Se-Provinsi Gorontalo yang digelar oleh KPK RI, di Grand Q Hotel.

 

Rapat tersebut dibuka Wakil Gubernur Idris Rahim dan dihadiri Tim Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI Dian Patriah.

 

Wabup Amin Haras menjelaskan, FGD yang digelar oleh KPK RI adalah terkait dengan penyelematan aset dan keuangan Negara. Ini merupakan tugas mereka terkait dengan permasalahan-permasalahan yang aset daerah dan juga yang terkait dengan bagaimana optimalisasi dan intensifikasi dari pada pajak daerah dan  retribusi daerah oleh Pemda masing-masing termasuk Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

 

Permasalahan yang dimaksudkan antara lain belum tersertifikasinya sebagaian besar aset-aset daerah yang juga oleh pihak KPK ini diminta segera untuk ditindaklanjuti agar aset itu sudah aman pemilikannya dan juga pemanfaatannya. Termasuk aset-aset yang dioperasikan oleh pihak-pihak lain yang diharapkan itu dapat memberi dan mendukung peningkatan PAD.

 

“Kalau di Pohuwato antara lain pemanfaatan aset-aset mobil oleh pihak ketiga seperti di Dinas Perhubungan yang diharapkan oleh pihak KPK bagaimana pemanfaatannya betul-betul memberi kontribusi yang besar terhadap PAD dan juga alat-alat besar yang ada di Dinas PU. Nah, ini yang penting oleh KPK dikawal, kalau itu misalnya digunakan oleh pihak ketiga dan ketika ada masalah maka KPK bersedia memfasilitasi,” jelas Wabup Amin.

 

Demikian juga kata Wabup dengan aset Pemda berupa tanah, misalnya pihak BPN bagaimana tindaklanjutnya. Maka nantinya pihak BPN didesak untuk bagaimana semua pensertifikatan yang kita ajukan yang menjadi aset daerah. Kemudian juga termasuk mengenai Pajak daerah berupa PBB, retribusi-retribusi hotel dan restorant.

 

“Inilah obyek-obyek yang merupakan pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan yang diharapkan Pemda dapat memperhatikannya,” terangnya.

 

Melalui forum ini jelas Wabup, akan dievaluasi apa permasalahannya. Sehingganya oleh pihak KPK terhadap pihak-pihak yang wajib retribusi atau yang wajib pajak dan tidak mau menyelesaikan itu, menunggak dan lain sebagaimanya maka diminta diambil langkah-langkah oleh Pemda secara tegas. Bila perlu ada pelayanan-pelayanan yang ditujukan oleh mereka (wajib pajak) tidak diberikan pelayanan terkecuali mereka menyelesaikan dulu kewajiban mereka berupa pajak dan retribusi.

 

Wabup Amin menambahkan bahwa hasil yang dirumuskan ini akan dutindaklanjuti di daerah. Diharapkan kepada masyarakat, pihak ketiga yag merupakan wajib pajak maupun wajib retribusi kiranya dapat memenuhi kewajibannya.

 

“Karena semua ini dalam rangka untuk mendukung dan menunjang peningkatan pendapatan daerah dalam rangka kita memajukan daerah termasuk juga penggunaan alat-alat berat yang diharapkan kedepan ini dapat dimaksimalkan dan dioptimalkan oleh pengelola masing-masing. Sehingga betul-betul penerimaan daerah bisa masuk sesuai yang kita rencanakan dalam setiap tahunnya sesua yang dianggarkan dalam APBD,” tandas Wabu.#[KP-Jundi/Humas]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker