HUKRIMKONTROL

SOAL KASUS GEDUNG DEKAB GORONTALO, KAJATI LIMPAHKAN DBA DAN ZH KE PENGADILAN

Laporan : Jaringan Berita SMSI

Editor : Mahmud Marhaba

 

GORONTALO [KP] – Sesuai catatan kabar publik, ada dua kasus perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang telah memakan waktu cukup lama, yakni di atas 5 tahun. Dua kasus perkara korupsi tersebut yakni  Pembangunan Pasar Molingkapoto di Gorontalo Utara bernilai 17 milyar rupiah dan Pembangunan Gedung Utama dan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Gorontalo bernilai 14 milyar rupiah.

 

Pada kasus Pasar Molingkapato misalnya, Kejaksaan Tinggi telah menetapkan tersangka kepada pemilik proyek (PPK, PPTK, Bendahara  dan pengawas), pihak ULP (Ketua dan anggota Pokja), serta konsultan dan kontraktor yang jumlahnya delapan orang tetapi sampai berita ini dibuat baru PPK, PPTK, konsultan dan kontraktor yang dilimpahkan BAP nya ke Pengadilan.

 

Sementara kasus Gedung Utama dan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Gorontalo belum ada satu tersangka pun yang dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan. Bahkan menurut sumber Kabar Publik di Dinas PU Kabupaten Gorontalo menyebutkan kalau beberapa tersangka dalam kasus ini sudah berubah status menjadi saksi.

 

Sesuai laporan hasil audit investigasi BPK Nomor : LAP-2377/PW18/5/2007 tanggal 23 Agustus 2007 atas pekerjaan Gedung Utama dan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Gorontalo yang diperoleh Kabar Publik, menyebutkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 1,6 milyar rupiah lebih. Sedangkan pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab, sesuai audit BPK tersebut diantaranya DBA , dan ZH, Direktur PT. Zanur Prima Jaya.

 

Menanggapi lamanya dan tidak tuntasnya penanganan kedua kasus tersebut, Koordinator Gorontalo Corruption Watch, Deswerd Zougira mengaku prihatin.

 

“Kasus ini sudah lama ditangani tapi belum juga tuntas. Saya melihat Kejati terlalu ambisius, menetapkan begitu banyak tersangka dalam satu kasus, tetapi tidak bisa menyeret semuanya ke Pengadilan. Padahal semua tindakan hukum itu ada biayanya. Itu problemnya,” ungkap Deswerd Zougira, Kamis, 13 Juni 2019 kemarin.

 

“Saran saya kedepan penetapan tersangka cukup pada aktor yang paling bertanggung jawab dengan target utama mengejar pengembalian kerugian keuangan negara. Dan bila tak cukup bukti segera di-SP3-kan, jangan digantung berlama-lama karena menyangkut nasib orang,” kata Deswerd, sambil menambahkan makin lama sebuah kasus mengendap di Kejaksaan, justru makin menambah kecurigaan dan ketidak percayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.

 

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, DR. Firdaus Dewilmar yang dimintai keterangan terkait kasus ini memberikan keterangan resminya terhadap dua kasus yang disoroti GCW.

 

“Kedua kasus ini sudah ada para tersangkanya. Kami pun masih menunggu perhitungan kerugiannya dari BPKP Gorontalo,” ungkap Kajati Gorontalo saat menjawab pertanyaan wartawan media ini yang tergabung pada jaringan SMSI Gorontalo.

 

Menurut Kajati, terkait dengan hasil audit BPK yang menegaskan jika yang bertanggungjawab terhadap kasus ini dimana disebutkan adalah DBA dan HZ, maka Kejati melimpahkan keduanya ke Pengadilan dengan status sebagai saksi.

 

“Kami limpahkan ke Pengadilan dan biarlah pihak Pengadilan yang akan menentukan. Kita lihat saja nanti apa putusan Pengadilan terhadap keduanya,” ungkap Kajati kepada media ini, Senin (17/06/2019).#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker