KONTROL

SOAL PENYEBARAN HASIL SURVEI PEMILU, BAWASLU DAN KESBANGPOL INGATKAN AGAR MASYARAKAT TIDAK CEROBOH

Laporan : Jaringan Berita SMSI

Editor : Mahmud Marhaba

 

GORONTALO [KP] – Masa tenang jelang pencoblosan tanggal 17 April 2019, pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Gorontalo mengingatkan kepada setiap orang termasuk kepada peserta Pemilu baik perorangan atau lembaga partai politik untuk berhati-hati dan tidak ceroboh bertindak.

 

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu provinsi Gorontalo, Djaharudin Umar, Minggu (14/04/2019) saat melakukan pertemuan dengan insan pers bersama Pemantau Pemilu 2019, terkait dengan penyebaran hasil survei pasangan calon Presiden atau survei calon anggota legislatif Pemilu tahun 2019.

 

Menurutnya, ini berimpikasi ancaman hukuman pidana terhadap yang menyebarkan hasil survei tersebut. Dirinya menegaskan, pada masa tenang seperrti ini, setiap orang dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat. Mereka terancam dengan pasal 509 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

 

“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000.00, (dua belas juta rupiah),” ungkap Djaharudin Umar.

 

“Kami tidak mau hanya karena Pemilu ada orang yang harus berurusan hukum apalagi hingga membuat dirinya mendekam di penjara,” tegas Ketua Bawaslu provinsi Gorontalo.

 

Senada dengan hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabangpol) provinsi Gorontalo, Imran Bali juga mengharapkan agar masyarakat wajib menaati aturan main sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Kondisi seperti ini harus diketahui oleh masyarakat. Kecerobohan untuk menayangkan hasil survei saat masa tenang seperti ini bisa berakibat fatal, dan tentu ini akan merugikan yang bersangkutan,” ungkap Imran Bali sambil mengingatkan juga untuk berhati-hati menggunakan media sosial yang bisa membawa kerugian atas seseorang atau dirinya sendiri.

 

Demikian halnya dengan pelaksana kegiatan hitung cepat hasil penghitungan suara, lembaga survei atau perorangan dilarang mengumumkan hasil penghitungan cepat tidak sesuai ketentuan. Keduanya mengingatkan agar kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

 

Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Ayat (1); Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Ayat (2); Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.OOO.OOO,OO (delapan belas juta rupiah).

 

“Berhati-hatilah karena dampaknya ada ancaman hukuman pidana bagi yang melakukannya,” tegas Djaharudin Umar dan Imran Bali ditempat terpisah.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker