HUKRIM

KAJATI GORONTALO DIDESAK LSM MERDEKA UNTUK LAKSANAKAN REKOMENDASI KPK TERHADAP PEMANGGILAN GUBERNUR

Laporan : Jaringan Berita SMSI

Editor : Mahmud Marhaba

 

 

GORONTALO [KP] – Hasil rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, pada Kamis, 28 Maret 2019 lalu untuk memanggil Gubernur Gorontalo untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan tanah pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) mendapat desakan dari Ketua LSM Merdeka Imran Nento.

 

Kepada media ini Imran Nento mendesak agar Kepala Kejaksaan Tinggi, Firdaus Dewilmar segera memanggil Gubernur Gorontalo untuk dimintai keterangan.

 

“Kejati segera merealisasikan rekomendasi KPK untuk memanggil Gubernur Gorontalo. Ini dilakukan agar ada kejelasan hukum dan tidak di goreng oleh pihak lain,” ungkap Imran kepada media ini yang tergabung pada Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) provinsi Gorontalo.

 

Dirinya juga menegaskan jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka ada kejelasan hukum dan hukum tidak dipermainkan.

 

“Jangan sampai hukum dipermainkan,” tegas Imran dengan serius.

 

Dirinya malah memberi warning kepada Kajati agar jangan menyia-yiakan hasil kerja KPK untuk dugaan kasus korupsi GORR yang telah merugikan rakyat.

 

“Jangan sia-siakan hasil kerja keras KPK. Jika Kajati bermain mata, maka kami akan tempuh keadilan rakyat dan menduduki kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo,” tegas Imran kepada media ini yang mengaku bahwa pihaknya tergabung dalam konsorsium LSM 300 NGO untuk mendesak Kejati segera melaksanakan terhadap apa yang menjadi rekomendasi KPK kepada Kejati.

 

 

Kajati Firdaus Dewilmar juga telah menegaskan sebelumnya, Sabtu, 30 Maret 2019 lalu telah mengagendakan pemanggilan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, yang akan dimintai keterangan terkait penanganan kasus dugaan korupsi proyek GORR oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang diduga merugikan negara milayaran rupiah.

 

 

Ditegaskan pula oleh kajati, kasus GORR bukan hanya keterlibatan dalam soal dugaan kasus korupsi, tetapi berkembang kasus ini ada dugaan kuat pencucian uang (money laundry).

 

“KPK pun memberikan rekomendasi agar kasus GORR diarahkan ke PPATK,” tegas Dewilmar.#[KP]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker