HUKRIMKONTROL

SCW BAKAL UNGKAP SEJUMLAH OKNUM KEPALA DAERAH, LEMBAGA AUDITOR, APARAT HUKUM HINGGA LSM DAN WARTAWAN TERIMA DANA PANJAR 6 MILYAR DARI BSGO

Laporan : Jaringan Berita SMSI
Editor : Mahmud Marhaba
MANADO (KP) – BSGO dalam Masalah. Sejak berdiri puluhan tahun silam BSGO tak luput dari masalah. Tahun 1996, BSGO terlibat pembelian commercial paper bodong miliaran rupiah. Kasus ini membawa Dirutnya masuk buih.

Lama tanpa masalah, tahun 2012 BSGO menerima saham 24% dari Mega Corporate, sehingga bank ini tidak murni lagi sebagai bank daerah. KPK sempat curiga dan memeriksa Direksi BSGO atas masuknya Mega Corporate.

Menariknya, di tengah perjalannya, tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan kejanggalan peredaran uang kas BSGO. OJK menemukan dana panjar sebesar 6 milyar yang diterima oknum kepala daerah, lembaga auditor, aparat hukum, LSM dan wartawan. OKJ pun merekomendasikan untuk mengembalikan dana tersebut ke BSGO.

Lalu siapa saja kepala daerah yang menerima dana tersebut? Deswerd selaku Koordinator SCW enggan mengungkap identitas para kepala daerah saat ini. Namun dirinya berjanji akan mengungkap secara gamblang siapa yang diwajibkan mengembalikan dana panjar tersebut.

“Bukan hanya kepala daerah yang menerima, tetapi ada oknum lembaga Auditor, oknum peneggak hukum, LSM dan wartawan yang mendapat perintah untuk mengembalikan dana panjar sebesar 6 milyar itu,” tegas Deswerd.

Wartawan pun tak luput dari kasus ini. Penerima dana panjar yang direkomendasikan oleh OJK untuk dikembalikan lumayan besar. Ini membuat wajah wartawan di Sulut dan Gorontalo tercoreng.

Bermodalkan pernyataan Koordinator SCW, media online yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) provinsi Gorontalo kini mulai melakukan investigasi terkait dengan kasus yang terjadi di BSGO tahun 2015 silam itu. Rencananya, sejumlah media ini akan terus memburu dan mengungkap siapa saja di Gorontalo oknum kepala daerah, lembaga auditor, aparat hukum, LSM dan wartawan yang menerima dana segar itu.

Sementara itu, masih di tahun 2015, Pemda Minahasa Tenggara memindahkan rekening kas daerahnya ke BRI. Peristiwa ini membuat BSGO kerepotan dalam menagih kredit ratusan miliar rupiah dari ASN Pemda. Tahun 2017, terbit hasil audit BPK yang menyebutkan terdapat kerugian negara sebesar Rp. 160 Miliar akibat pembelian SUN (Surat Utang Negara) yang terus tergerus nilai jualnya. Keputusan pembelian SUN justru dilakukan di saat BSGO sedang kesulitan likuiditas. Bersamaan dengan masalah SUN itu, muncul temuan kredit macet puluhan miliar rupiah di Kacab Boalemo, Kacab Limboto, dan Cabang Pembantu Telaga di Gorontalo akibat permainan orang dalam. Beberapa pejabat bank yang terlibat sudah diberhentikan. Kasus ini sedang ditangani aparat hukum.

Demikian pula dengan kasus uang Tantim sebesar Rp. 13 Miliar. Semula kasus ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sulut, tetapi tidak jalan. Kasus kemudian dilaporkan ke Polda hingga digugat perdata oleh beberapa mantan Direksi. Tahun 2018, Pemda Bolmong memindahkan rekening kas daerahnya ke BNI. Pemkot Manado dan Pemkot Kotamobagu juga mengancam memindahkan rekening kas daerahnya dari BSGO. Kasus ini mendapat perhatian luas publik.#(KP)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker