KONTROLPOLITIK

INISIDEN BALIHO BERSUSUN, BAWASLU BONEBOL LAKUKAN PENATAAN APK

Laporan : Jaringan Berita SMSI
Editor : Arsad Tuna/ Mahmud Marhaba

 

 

BONEBOL (KP) – Pesta demokrasi Pemilihan Presdien dan Pemilihan anggota Legislatif tahun 2019 semakin dekat. Praktisnya, tinggal 2 bulan saja para kontestan Pemilu 2019 ini akan bekerja untuk mensosialisasikan diri mereka. Sosialisasi kepada masyarakat termasuk menggunakan Alat Peraga Kampanye (APK) dianggap penting agar masyarakat mengenal calon peserta Pemilu.

Penataan APK yang baik dan tidak saling tumpang tindih menjadi harapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Seperti halnya kejadian yang menghebohkan di media sosial, dimana di lokasi tanah kosong di wilayah Bone Bolango, simpang tiga jalan menuju KPU Provinsi dan jalan menuju pintu masuk by pass Bonebol, APK berupa Baliho dari salah satu Caleg dianggap menghalangi APK Caleg lainnya, karena terpasang tepat berada di depan APK Caleg tersebut.

Kondisi ini akhirnya menjadi heboh di media sosial. Pihak Bawaslu Bone Bolango bersama KPU Bone Bolango langsung melakukan rapat koordinasi menyikapi persoalan itu. Tak berselang lama, kedua lembaga pelaksana Pemilu ini langsung menuju lokasi yang dianggap bermalah itu.

“Kami sudah mengundang Partai dan calon DPD yang APK nya terpampang ditempat itu, pada Selasa, 5 Maret 2019, dan memberikan kesempatan 3 X 24 jam kepada Calon yang memiliki APK ditempat itu untuk ditertibkan,” tegas Fahri Kaluku, Ketua Bawaslu Bone Bolango, Rabu (06/03/2019).

Terkait wilayah pemasangan APK para Calon, Bawaslu mengakui jika tanah itu sebagian milik Pemda Bone Bolango dan sebagain lagi milik keluarga Habibie. Di lokasi dimana terjadinya APK yang bersusun dan saling menghalangi itu, ungkap Fahri, merupakan wilayah privasi.

“Mereka yang APK nya berdiri di tempat yang dianggap privasi itu, harus mengantongi ijin dari pemilik tanah. Oleh karena itu kami menertibkan demi menjaga estetika dan ditata yang lebih baik,” ungkap Fahri Kaluku kepada media ini yang tergabung di SMSI provinsi Gorontalo.

“Kami memberikan waktu 3 hari saja sejak tanggal 5 hingga 7 Maret 2019 kepada para Calon yang APK nya terpampang ditempat itu untuk dilakukan penataan kembali,” ungkap Ketua Bawaslu.

Diakuinya, meski ditempat itu sudah ditentukan oleh KPU sebagai zona bebas, tetapi ada batas lahan milik orang lain yang setiap APK para calon harus mengantongi ijin dari pemilik lahan.

“Di lokasi itu sudah semraut dan tidak beraturan lagi, dan karena sudah menjadi masalah, maka yang melanggar akan dibersihkan yaitu yang tidak mengantongi ijin. Pemasangannya kedepan diatur agar tidak saling membelakangai dan estetikanya ditata kembali,” ungkap Fahri kepada media ini.#(KP)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker