HUKRIMKONTROL

ADA LAHAN FIKTIF LUPUT DARI BIDIKAN PENYIDIK PADA PERKARA KORUPSI BANSOS GP2TT GORUT 2015.

Laporan : Jaringan berita SMSI

Editor : Mahmud /Arsad

 

 

TOLINGGULA (KP) – Kinerja Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Tolinggula dipertanyakan. Berbagai tudingan adanya lahan fiktif dan Kepala Desa sebagai Ketua Kelompok Tani di wilayah binaannya terungkap sudah.

Mudzrabat Kadir, Sekretaris Kecamatan Tolinggula mengatakan bahwa tudingan adanya oknum Kepala Desa sebagai Ketua Kelompok tidak benar adanya.

Waktu itu (2015) Ibu Camat Tolinggula dengan tegas melarang agar para Kepala Desa jangan menjadi Ketua Kelompok Tani, kata Sekcam saat ditemui oleh awak media jaringan SMSI di ruang kerjanya (28/02) akhir Pebruari kemarin.

Namun hasil penelusuran awak media jaringan SMSI, ditemukan ada 3 Oknum Kepala Desa di wilayah Kecamatan Tolinggula pada tahun 2015 yang berstatus sebagai Ketua Kelompok Tani, Masing-masing Kepala Desa Molangga,Ilomangga dan Tolite Jaya.
Bahkan lebih fatal lagi bahwa di ketiga kelompok tani yang di komandoi oleh para Kepala Desa ini terdapat anggota yang tidak mempunyai lahan atau ada lahan fiktif dalam kelompok tersebut.

Salah seorang Anggota Kelompok Tani Molangga Jaya Desa Molangga, Rifan Pakaya mengaku bahwa dirinya kaget setelah mengetahui bahwa dirinya terdaftar sebagai anggota kelompok tani.

“Jangankan menerima dana Bansos GP2TT itu, menjadi anggota kelompok saja saya tidak tahu, sebab saya memang tidak mempunyai sawah,” kata Rifan.

Senada dengan Rifan Pakaya, anggota kelompok tani Molangga Jaya lainnya, Baruadi Punono, Ismail Zaini dan Buyung Hamzah mengatakan hal yang sama, mereka tidak menerima dana Bansos GP2TT itu.

Bahkan Buyung mendesak agar aparat penegak hukum dapat mengusut hal ini.

Saya sangat berharap agar Penegak hukum bisa mengusut adanya lahan fiktif dalam program Bansos GP2TT ini.
“Kasian juga khan mereka yang mendekam di LP sekarang dan yang sementara meringkuk di balik jeruji Rutan Polres Gorontalo sementara yang lainnya masih berkeliaran bebas, padahal mereka pantas diduga sama posisinya seperti mereka yang sementara di tahan itu,” kata Buyung yang mengaku tak ada sawah walau sejengkal pun.

Sementara itu, Narwan Pongoliu, Ketua Kelompok Tani Molangga Jaya dan pula sebagai Kepala Desa Molangga saat itu (2015) membantah adanya tudingan bahwa terdapat lahan fiktif dalam kelompok tani yang dipimpinnya.

“Sebagai Kades dan Ketua Kelompok Tani Molangga Jaya, saya yakin bahwa semua anggota kelompok adalah mereka yang mempunyai sawah dan juga sebagai penggarap,” kata Narwan yang saat di wawancarai sempat mendapat protes dari sang istri.

Berbeda dengan Narwan, Pejabat Kepala Desa Molangga Arpin Isa mengatakan bahwa benar adanya lahan fiktif yang ada di kelompok tani yang dipimpin oleh Narwan Pongoliu.

“Dari 25 hektar total dalam daftar CPCL, diperkirakan hanya ada 12 hektare saja yang ada, dan lainnya tidak ada (fiktif),” kata Arpin saat ditemui wartawan media jaringan SMSI Gorontalo di ruang kerjanya (Kamis, 28/02).

Apapun yang menjadi pernyataan Sekcam Tolinggula dan bantahan yang di sampaikan oleh Narwan Pongoliu, namun dalam penelusuran awak media di temukan fakta ada anggota kelompok yang tidak punya lahan dan pula ada oknum Kepala Desa yang bertindak sebagai Ketua Kelompok Tani pada tahun 2015 tersebut selain Kepala Desa Molangga, Kepala Desa Ilomangga dan Tolite Jaya, juga merangkap sebagai Ketua Kelompok tani yang secara langsung disambangi awak media kecuali Kepala Desa Tolite Jaya sebab tidak berada di tempat.

Namun sangat disayangkan saat wartawan hendak mengkonfirmasikan hal ini ke Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tolinggula, Kantornya tertutup walau saat itu adalah hari kerja.

“Membentuk Kelompok Fiktif adalah salah satu modus operandi dari para tersangka yang sementara di tahan di rutan Polres Gorontalo,” kata Wakapolres Gorontalo seperti yang di lansir oleh salah satu media online nasional detiknews.com (15/02).

Namun mengapa para Ketua kelompok yang diduga ada lahan fiktif didalamnya kini bisa bernafas lega di luar ruang tahanan? Apakah mereka kebal hukum sebab berstatus sebagai Kepala Desa?
Semoga saja pihak Penyidik Tipikor Polres Gorontalo, bisa menjawab pertanyaan publik ini.#(KP/AT)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker