HUKRIMKONTROL

DIGUGAT KE PTUN, PPK GORONTALO UTARA MINTA PERHATIAN PEMDA

Laporan : Jaringan Berita SMSI

Editor : Mahmud/Arsad

 
KWANDANG (KP) – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 2 Tahun 2018 se Kabupaten Gorontalo Utara sudah selesai di laksanakan dengan menghasilkan 84 Kepala Desa definitif yang telah dilantik oleh Bupati. Dari 89 Kepala Desa terpilih, 5 (lima) diantaranya sampai saat ini ditunda pelantikannya sebab masih berproses hukum di Polda Gorontalo dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Anton Nai, Calon Kepala Desa Ombulodata, Kwandang dan Buyung Hamzah Calon Kepala Desa Molangga, Tolinggula, mengatakan bahwa mereka sampai saat ini masih berjuang untuk memperoleh keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Keputusan PPK Kab Gorontalo Utara yang di duga sangat merugikan mereka.

“Materi Gugatan Saya di PTUN ini adalah menguji Keputusan PPK Kab. Gorontalo Utara yang tidak sesuai dengan Pokok Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan yang Saya ajukan ke PPK beberapa waktu yang lalu,” kata Anton Nai, Calon Kepala Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang.

“Kalau materi Gugatan Saya di PTUN ini adalah menguji Keputusan PPK Kab Gorontalo Utara yang bertentangan dengan Perda Nomor 2 tahun 2018,” kata Buyung sesaat setelah keluar dari Ruangan Sidang PTUN kemarin, Rabu (20/02/2019).

Kedua Penggugat ini menurut mereka akan bermohon ke Majelis Hakim untuk mengeluarkan Putusan Sela, agar selama Perkara ini disidangkan di PTUN Pemerintah Kab.Gorontalo Utara untuk belum melakukan Pelantikan Kepala Desa hasil Putusan PPK Kab Gorut di Desa Ombulodata dan Desa Molangga.

Sementara itu, Ketua PPK Kab.Gorontalo Utara, Adias Budi Arif, mengatakan bahwa pihaknya kini sudah sangat kewalahan menghadapi gugatan baik yang di PTUN maupun di Polres dan Polda Gorontalo.

“Bayangkan saja pak, dalam seminggu Saya harus bolak balik antara Polres, Polda dan PTUN untuk menghadapi Gugatan para Penggugat. Mujur saja salah satu Gugatan di PTUN ini salah satu pihak terkait, yakni Ayub Kadir telah membantu Saya memberikan Pendampingan Hukum dari LBH Universitas Gorontalo,” kata Adias.

Ditanya tentang harapannya ke Pemerintah Daerah, Adias mengatakan bahwa Lembaga yang dipimpinnya ini adalah bentukan Pemda maka seyogyanya Pemda memberikan Perhatian yang cukup.

“Harapan Saya ke Pemda Gorut hanya satu yaitu Perhatian,” kata Adias sambil bergegas menuju garasi untuk mengambil sepeda motornya.

Waka Humas PTUN Gorontalo saat di wawancarai mengatakan bahwa benar pihaknya telah menerima permohonan Gugatan TUN dari para penggugat.

“Ya, Kami sudah menerima permohonan Gugatan TUN yang diajukan penggugat dan sudah di registrasi, yakni Gugatan TUN Nomor : 02/G/208/PTUN GTO untuk Perkara Desa Molangga Kec. Tolinggula. Dan Gugatan TUN Nomor : 03/G/208/PTUN GTO, untuk Perkara Desa Ombulodata, Kec. Kwandang, dan sekarang tahapannya adalah Sidang Persiapan dan pada tanggal 12 Maret 2019 akan disidangkan secara terbuka oleh Majelis Hakim yang sudah di tetapkan,” kata Abdul Rais, Waka Humas PTUN Gorontalo.#(KP/AT).

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker