KABGOR

TEROBOSAN DI BIDANG KESEHATAN MENUAI APRESIASI

Laporan : Jaringan Berita SMSI

Editor : Mahmud Marhaba

 

LIMBOTO [KP] – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menaruh perhatian yang besar terhadap sektor kesehatan. Indikator terhadap hal itu dapat dilihat dari capaian-capaian yang menggembirakan. Selama tahun 2017-2018 misalnya, angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi mengalami penurunan yang melampaui angka yang ditargetkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Demikian juga dengan jumlah penderita gizi buruk dan stunting serta prevalensi malaria dan demam berdarah yang mengalami penurunan hingga 50 persen. Selain itu, selama tahun 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo telah mampu mengakomodir dan memberikan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat miskin dengan prosentase hingga 93 persen.

 

Keseluruhan program dalam rangka upaya penurunan angka kematian ibu hamil, bayi dan penurunan penderita gizi buruk serta epidemi penyakit lainnya di wilayah ini, masih akan terus berlanjut hingga tahun-tahun mendatang.. Termasuk lanjutan realisasi progran arisan donor darah bagi ibu hamil, program Syiar Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dan Pekan Sayang Ibu dan Anak yang terintegrasi dengan program PKK Mobile.
Adapun pembangunan infrakstruktur antara lain pembangunan tahap pertama RSU Boliyohuto, Rehab berat Puskesmas Limboto dan penambahan gedung rawat nginap PKM Limboto Barat serta menjadikan beberapa puskesmas menjadi BLUD. Demikian juga, tahun 2018 ini, Dinas Kesehatan telah melakukan akreditasi 5 PKM termasuk pemenuhan sarana prasarana beberapa Puskesmas.

 

 

2018, Anggaran Kesehatan meningkat 200 Persen. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dibawah kepemimpinan Bupati Prof. Nelson Pomalingo menyadari sepenuhnya bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus ditunjang oleh alokasi anggaran yang memadai. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan, karena memang “Kesehatan itu sangat mahal harganya”. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Roni F. Sampir, pada tahun 2018 ini, Pemerintah melalui dana APBD telah mematok alokasi anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp. 113 milyar atau meningkat 200 persen dibandingkan tahun 2017 yang hanya kisaran Rp. 43 milyar lebih. Peningkatan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan ini menurut Roni F. Sampir, merupakan bukti komitmen dan kesadaran Pemerintahan Bupati Prof. Nelson Pomalingo terhadap pentingnya aspek kesehatan dalam membangun kehidupan masyarakat yang berkualitas.

 

 

Alokasi anggaran sebesar ini nantinya akan diperuntukkan bagi upaya pencegahan atau tindakan promotif dan preventif, meliputi upaya memaksimalkan perubahan perilaku hidup masyarakat ke arah yang lebih sehat, mewujudkan lingkungan yang sehat, peningkatan akreditasi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM), memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan fasilitas/sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas SDM kesehatan.

 

Kepala Dinas Roni F. Sampir mengatakan, apa yang menjadi harapan Bupati Gorontalo terkait peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mewujudkan budaya sehat, termasuk upaya memaksimalkan pusat pelayanan kesehatan masyarakat (PKM) di tingkat kecamatan dan desa, kesemuanya menjadi salah satu instrumen penting yang akan terus diupayakan oleh Dinas Kesehatan di masa-masa mendatang.
Berbagai program dan kebijakan di sektor kesehatan yang digelontorkan Bupati Prof. Nelson Pomalingo mendapat apresiasi positif Menteri Kesehatan RI Nila Farid Moelok. Apresiasi ini disampaikan langsung kepada Bupati saat bertemu usai acara gerakan penurunan stunting di Hotel Borobudur ,Jakarta,Rabu (28/3/2019).

 

 

Kepada Bupati, Menkes RI mengakui, beberapa program kesehatan di Kabupaten Gorontalo sangat menginspirasi, dan inovatif. Sang Menteri juga mengatakan sangat tertarik dengan program-program Inovasi Pemerintah Kab. Gorontalo, diantaranya Program Sayang Ibu dan Anak (PSIA), Wisuda Imunisasi Dasar Lengkap, program seribu hari pendampingan kepada anak baru lahir, serta pendampingan oleh mahasiswa bagi ibu-ibu hamil, dan yang paling membanggakan langkah pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam penuntasan masalah Stunting. “Saya melihat di Kabupaten Gorontalo banyak program yang inovatif, yang bisa menjadi inspirasi daerah-daerah lainnya,” ujar Menkes Indonesia saat menyapa Bupati Gorontalo seraya mengacungkan jempol kepada Bupati.

 

Selain itu menurut Menkes RI, ada beberapa program yang bakal digodok Kementrian, untuk diterapkan secara nasional, sepeti penerapan PSIA, Wisuda Imunisasi Dasar Lengkap, dan ijazah imunisasi sebagai pra syarat untuk melanjutkan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta TK. “Kita menyatakan akan mengadopsi sertifikat imunisasi dasar lengkap menjadi kebijakan nasional dan akan dikomunikasikan dengan Kementrian Pendidikan dan Kementrian Agama,” jelasnya.

 

Kabupaten Gorontalo pada pertemuan tersebut, menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan di tingkat pusat, terutama karena berbagai inovasi di bidang kesehatan yang digulirkan Bupati Prof. Nelson Pomalingo yang dinilai berhasil dan mampu menurunkan beberapa indikator keberhasilan di bidang kesehatan, seperti penurunan gizi buruk, menurunnya angka kematian ibu dan anak serta berbagai keberhasilan lainnya.
Dari keseluruhan terobosan, capaian dan kinerja Pemerintah Kab. Gorontalo di bidang kesehatan selama ini tidak hanya menuai apresiasi tapi juga dibuktikan dengan penghargaan di bidang kesehatan antara lain Penghargaan “Paramesti” dari Kementrian Kesehatan RI, yakni penghargaan atas kesuksesan Pemerintah Kab. Gorontalo dalam menerapkan peraturan Bupati (Perbup) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari Kementrian Kesehatan RI, Penghargaan JKN Awards dari Kemenkes RI terhadap keberhasilan pemerintah Kab. Gorontalo dalam melakukan intervensi gizi spesifik meliputi suplementasi gizi makro dan mikro (pemberian tablet tambah darah, Vitamin A, taburia), pemberian ASI Eksklusif dan MP-ASI, fortifikasi, kampanye gizi seimbang, pelaksanaan kelas ibu hamil, pemberian obat Cacing, penanganan kekurangan gizi, dan JKN. Demikian juga, BKKBN Pusat memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kiprah Pemerintah Kab. Gorontalo dalam pembinaan keluarga berencana, seperti Kampung KB yang secara intensif dilakukan oleh Pemeirntah Daerah. Pemerintah Kab. Gorontalo juga mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak pada 2018, sebagaio salah satu daerah di Indonesia yang memberikan perhatian khusus terhadap program perlindungan anak.

Terdepan dalam Penurunan Stunting di Indonesia.

 

Di seluruh Indonesia hanya ada 2 daerah yang dinilai berhasil dan terdepan dalam penurunan Stunting, yakni Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Bali. Hal itu terungkap dari Pertemuan Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stunting Summit) yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (27/03) silam. Pada kegiatan ini yang tampil sebagai pembicara, Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjoyo, Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek dan Menteri PUPR yang diwakili Dirjen Cipta Karya.
Menariknya, dari ketiga Menteri yang tampil ini, Kabupaten Gorontalo seakan menjadi Primadona, karena dinilai sebagai daerah yang inovatif dan layak menjadi rujukan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, misalnya, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai daerah yang luar biasa dalam program penurunan Stunting karena melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Luar Biasa, terobosan dan inovasi yang dilakukan Bupati Prof.Nelson mengeroyok penurunan Stunting secara signifikan dengan melibatkan semua OPD,” tutur Menteri Eko ketika itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo, Roni F. Sampir menjelaskan, dari 10 Kabupaten dan Kota di Indonesia, Kabupaten Gorontalo menjadi pilot project dalam program penurunan Stunting. Menurutnya, terpilihnya Kabupaten Gorontalo menjadi pilot Project program ini, bukan karena banyak masalah Stunting di daerah ini, tetapi selama ini Kab. Gorontalo justru dinilai sebagai daerah yang cukup bagus dalam penurunan Stunting.

 

Hal ini dipicu oleh kebijakan Bupati yang mendorong keterlibatan seluruh OPD dalam intervensi penurunan Stunting termasuk pelibatan para Kepala Desa dan unsur di masyarakat lainnya. Sebagai gambaran, untuk kalangan anak-anak dan remaja yang berstatus siswa, penanganannya melibatkan Dinas Pendidikan, untuk para Ibu Hamil melibatkan sektor lain seperti Satuan Tugas yang berada di bawah Dinas Kesehatan, untuk pendampingan, Pemerintah melibatkan unsur mahasiswa, pelibatan para Kepala Desa misalnya dalam hal mendorong keikutsertaan masyarakat yang menjadi warganya, selanjutnya untuk bayi baru lahir sampai berusia 2 tahun ada upaya pelibatan petugas kesehatan untuk melakukan langkah-langkah imunisasi kemudian pemberian makanan tambahan. Untuk penanganan bagi mereka mereka yang kurang gizi di usia 0 sampai dengan usia 2 tahun, Dinas Kesehatan melakukan kegiatan tensi atau pun pos gizi dan meluncurkan inovasi berupa gerakan Pos kesehatan yang akan dilaksanakan minggu ketiga pada bulan berjalan.#[KP]

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker