HUKRIMKONTROL

TERNYATA, PROYEK PEMPROV 2018 MENINGGALKAN MASALAH. INI FAKTANYA

Laporan : Jaringan Berita SMSI
Editor : Mahmud Marhaba

 

GORONTALO – Sejumlah proyek tahun 2018 kemarin dilingkungan provinsi Gorontalo bermasalah. Itu tidak termasuk dengan kasus dugaan korupsi proyek GORR yang sekarang ini perampungannya sudah mencapai 90 persen. Kasus proyek yang menambah catatan masalah di tahun 2018 itu terungkap saat wartawan media ini melakukan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

Kepada wartawan, Kajati Gorontalo, Firdaus Dewilmar menegaskan sejumlah proyek di tahun 2018 ada yang meninggalkan masalah meski berkisar dari 20 persen hingga 30 persen. Namun menurut Kajati jika tidak diselesaikan secara cepat maka bisa berpotensi terjadinya kerugian negara.

“Bebebrapa proyek di tahun 2018 bermasalah. Olehnya kami memberikan 2 opsi kepada pemerintah provinsi Gorontalo melalui Gubernur saat melakukan kunjungan suilaturahim ke kantor ini,” ungkap Kajati yang begitu dekat dengan para pemburu berita yang tergabung di Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) cabang Gorontalo, Kamis (03/01/2019).

Melalui TP4D tegas Kajati, berbagai kasus pengawasan pembangunan bisa dilakukan dan mampu meminimalisir kerugian negara yang diakibatkan oleh kelalaian. Dirinya juga mengatakan jika persoalan sejumlah proyek yang bermasalah ini dikarenakan ketidakprofesionalitas dari ULP.

“ULP melakukan tugasnya sangat tergesa-gesa, mendapat kontraktor yang tidak siap, baik dari sisi tehnis, administrasi maupun profesionalitasnya. Hasilnya, terdapat 20-30 persen proyek menyisahkan masalah,” ungkap Firdaus Dewilmar.

Dijelaskan Kajati, kedatangan Gubernur kemarin termasuk membicarakan persoalan yang menimpa beberapa proyek yang masih menyisahkan masalah. Meski pekerjaan tinggal 20-30 persen, namun pihak Kejaksaan terus memburu agar persoalan tuntas dengan sejumlah solusi yang tidak berdampak hukum.

“Dengan kasus proyek ini, kami hanya memberikan 2 pilihan. Mau lanjut atau putus kontrak. Jika putus kontrak maka itu akan memakan waktu yang lama karena prosesnya harus melalui tender baru lagi,” ungkap Kajati yang sangat konsisten dengan pemberantasan korupsi di daerah julukan Serambi Madina ini.

Bahkan, dirinya menyarankan agar pekerjaan proyek yang bermasalah itu dilanjutkan oleh kontraktor yang sama dengan ketentuan pembayarannya akan dilakukan pada bulan Oktober 2019 mendatang. “Ya cukup lama, karena itu harus dimasukan dulu pada APBDP, dan Kejaksaan melalui TP4D akan melakukan pengawasan karena itu adalah kewenangan mereka,” tegas Dewilmar diruang kejasnya.#(KP)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker