HUKRIMKONTROL

AHLI HUKUM PIDANA TEGASKAN JIKA KASUS DARWIS MORIDU SUDAH KADALUARSA

Laporan : Jaringan Berita SMSI Gorontalo

Editor : Mahmud Marhaba dan Team

GORONTALO – Pasca putusan Praperadilan nomor : 02/Pid.Pra/2018/PN/TMT yang dipimpin majelis hakim Irwanto, SH menimbulkan berbagai tafsiran dikalangan masyarakat. Tidak sedikit yang membacanya secara kasat mata, tanpa mempertimbangkan pandangan dari pengamat atau ahli hukum.
Direktur Pusat Kajian Hukum Universitas Patria Artha Makassar, Soewitno Kadji, kepada media ini menyatakan pendapatnya dari aspek hukum. Menurutnya, kajian hukum atas Keputusan Praperadian tersebut dalam Petitum Pemohon, memohon agar Judex fakti menyatakan SP3 dibatalkan demi hukum/tidak sah. Dan perkaranya dilakukan penyidikan kembali. Menurutnya, yang dikabulkan hanyalah SP3 dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh judex fakti, sebab terbukti adanya pelanggaran prosedur formil KUHAP dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan. Dan tidak mengabulkan permohonan untuk dilanjutkan penyelidikan dan penyidikan (pasal 82) tidak dikabulkan, sebab judex fakti telah mempertimbangkan konsekwensi pasal 78 tentang kadaluarsanya kasus yang dikenakan Pasal 351 ayat 1 dengan ancaman Pidana 2 tahun 6 bulan yang daluarsanya 6 tahun.
“Pasal 78 artinya apa? Dengan tidak dikabulkannya permohonan Pasal 82 oleh judex fakti, maka putususan judex fakti yang membatalkan SP3 ini, tidak dapat dilakukan lagi penyidikan dibuka dan dilanjutkan kembali. Dengan demikian, adanya Pasal 78 ini pula status tersangka tidak dapat disematkan lagi kepada H. Darwis Moridu, pasca putusan Praperadilan ini,” tegas Soewitno Kadji.
Demikian halnya pendapat ahli Hukum Pidana, Apriyanto Nusa, SH., MH mengatakan terkait dengan keputusan Praperadilan, terhadap penerapan Pasal 351 ayat 1 menunjukan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan lagi atau tidak bisa digelar penyidikan lagi, karena melewati batas kadaluarsanya yakni 6 tahun sejak perkara ini digelar.
“Keputusan Hakim disatu sisi membatalkan SP3 tetapi disisi lain perkara ini tidak bisa dibuka dan dilanjutkan lagi. Penerapan Pasal 351 ayat 1 memiliki batas waktu kadalursanya yakni 6 tahun. Dengan demikian perkara ini tidak bisa dilanjutkan lagi penyidikannya atau tidak bisa digelar,” ungkap Apriyanto Nusa, SH., MH yang saat ini sedang menyelesaikan program Doktor di Universitas Brawijaya Malang.
Dijelaskan Apriyanto, hukum Pidana menjadi sarana terakhir ketika upaya hukum lain tidak terpenuhi.
“Jika hukum kekeluargaan itu dipandang efektif dan dipandang sebagai bentuk keadilan hukum dan masing-masing pihak merasa terpenuhi keadilannya, maka hal ini sudah cukup untuk menghentikan perkara,” ungkap Apriyanto yang menggambarkan jika pihak keluarga dalam hal ini istri korban tidak merasa keberatan dan para pihak telah bersepakat berdamai.
“Ini merupakan kekuatan hukum untuk perkara ini tidak dilanjutkan lagi,” tegas Apriyanto Nusa yang banyak mengambil keterangan dari istri korban saat berada di gedung Pengadilan Negeri Tilamuta.#(SMSI/KP)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker