HUKRIM

KALAH PRAPERADILAN, KASUS KEMATIAN ALWI IDRIS DIBUKA LAGI. DARWIS BELUM DITETAPKAN TERSANGKA, KURSI BUPATI BOALEMO BAKAL AMAN

Laporan : Jaringan Berita SMSI Gorontalo/ KP

Editor : Mahmud Marhaba

 

BOALEMO (KP) – Keputusan hakim Pengadilan Negeri Boalemo, atas perkara No. 02/PID.PRA/2018/PN.TMT, Kamis (22/11/2018) sontak membuat tercengang banyak kalangan. Pasalnya, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Darwis Moridu yang saat ini menjabat Bupati Boalemo, kepada Awis Idrus tahun 2011 yang mengakibatkan dirinya meninggal dunia, dikabulkan untuk dibuka kembali.
Pelapor Dedi Wibisono dan Askari Sukmawijaya, menggugat keputusan Polres Boalemo terkait penetapan SP3 terhadap kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
Dalam keputusannya, hakim menolak eksepsi Termohon dalam hal ini Polres Boalemo untuk
seluruhnya, dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian, dan
menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah tidak sah, menolak
permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya, serta membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil.
Kuasa Hukum Termohon, Kompol Ramlan S. Pou, SH usai persidangan menjelaskan terkait keputusan hakim yang mengabulkan gugatan Pemohon dalam hal ini Dedi Wibisono dan Askari Sukmawijaya yang dilakukan Darwis Moridu terhadap korban yang berakibat meninggal tersebut, memaknai keputusan tersebut dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian.
Artinya menurut Kompol Ramlan S. Pou, SH bahwa terdapat 4 point permohonan Pemohon yang termuat dalam Petitumnya yakni :
1) Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2) Menyatakan :
– Surat Ketetapan No : S.Tap/02b/IX/2011/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan
tanggal 27 September 2011 dan-
– Surat Perintah Penghentian Penyidikan No : SP3/02a/IX/2011/Reskrim tanggal
27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Termohon dunyatakan batal atau
tidak sah.
3) Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara penganiayaan atas diri korban Almarhum Awis bin Idrus
4) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait dengan keputusan hakim, dimana termaktub kalimat Menolak Permohonan Pemohon
Praperadilan untuk selain dan selebihnya. Kuasa Termohon menilai putusan akhir yang dalil
gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat.
Hal ini menurut kuasa hukum Polda Gorontalo, termuat dalam pertimbangan hukum pada halaman 47 dalam Putusannya yang berbunyi : Menimbang, bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon pada point 3 agar memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara penganiayaan atas diri korban Almarhum Awis bin Idrus- tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Dengan adanya Putusan Praperadilan ini, maka Penyidik akan membuka kembali kasus Penganiayaan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/21/VIII/2010/Sek-Dlp tanggal 17 Agustus 2010 dengan pasal yang diterapkan yakni : Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dengan ancaman hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan, dengan alasan, karena adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah tidak sah, karena SP3 yang dijadikan objek Praperadilan tersebut tidak memenuhi unsur pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Terkiat langkah yang akan diambil pihak Kepolisian terhadap keputusan Praperadilan tersebut, maka ditegaskan Kompol Ramlan S. Pou, SH, sebelum Penyidik melakukan Penetapan Tersangka kepada Darwis Moridu, terlebih dahulu Penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada Ratna Salihi sebagai mantan istrinya korban Awis Idrus, saksi-saksi lainnya termasuk ayahnya korban, Setari Idrus dan keterangan Ahli Pidana untuk meminta keterangan, apakah pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang akan dilakukan Penyidikan ini memenuhi syarat pasal 78 ayat 1 ke- 2 KUH Pidana tentang Kadaluwarsa secara hukum atau tidak.
Apabila pembuktiannya terpenuhi syarat Kadaluawarsa, ungkap Kompol Ramlan, maka Penyidik tidak akan melakukan Penetapan Tersangka kepada Darwis Moridu dan perkara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/21/VIII/2010/Sek-Dlp tanggal 17 Agustus 2010 akan kembali dihentikan Penyidikannya atau SP3 terhadap Laporan Polisi tersebut diatas dengan alasan “Penyidikan dihentikan demi hukum”, dan SP3 ini sudah sesuai dengan penerapan pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Dengan alasan tersebut diatas, Pihak Polres Boalemo belum melakukan upaya hukum dengan menahan Darwis Moridu sebagaimana yang diinginkan oleh kuasa hukum Pemohon Praperadilan usai sidang keputusan Praperadilan Kamis kemarin.#(KP)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker