HUKRIMKONTROL

ALEG POHUWATO DIMINTA JANGAN PERKERUH PERSOALAN HUKUM WARGA. INI TANGGAPAN ALEG PARTAI GOLKAR ITU.

Laporan : Topan A. Abdul

Editor : Mahmud Marhaba

 

POHUWATO (KP) – Anggota Legislatif dari partai Golkar, Yusuf Sadapu diminta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memperkeruh persoalan hukum yang dialami masyarakat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Risno Adam, S.H Ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa yang merasa kecewa dengan sikap dan tindakan Yusuf Sadapu pada salah satu persoalan hukum yang ditanganinya.

Ditemui diruang kerjanya pada Rabu (20/11) Risno menjelaskan, kekecewaannya terhadap anggota Legislatif Bumi Panua tersebut berawal ketika dirinya melakukan pendampingan hukum terhadap salah seorang kliennya yang menjadi korban janji palsu seorang oknum anggota Polisi.

“Pada bulan Oktober kemarin ada seorang wanita yang mendatangi kantor Posbakum dan meminta kami untuk mendampinginya. Wanita tersebut menceritakan kepada kami, bahwa dirinya menjadi korban tindakan tidak bertanggungjawab RD alias Yin seorang oknum anggota Polisi yang selama tiga tahun terakhir menjalin hubungan layaknya suami isteri dengannya, dengan janji akan menikahinya. Bahkan, akibat hubungan terlarang yang ia jalani dengan RD alias Yin tersebut, dirinya sempat berbadan dua (hamil red.). Namun, oknum Polisi tersebut bukan senang dengan kabar yang ia sampaikan malah meminta si wanita tersebut untuk menggugurkan kadungannya. Sampai akhirnya pada pertengahan tahun 2018 oknum Polisi tersebut memutuskan hubungan dengan alasan yang kurang jelas.,” tutur Risno mengisahkan apa yang dialami kliennya.

Setelah menerima pengaduan dari wanita tersebut, lanjut Risno, dirinya bersama dengan wanita korban tindakan tidak bertanggungjawab oknum Polisi langsung mendatangi Polres Pohuwato untuk mengadukan perisitiwa yang dialaminya. Untuk memaksimalkan dan mendapatkan titik terang dari masalah yang dialami kliennya, Risno pun menyempatkan diri untuk mengkomukasikannya dengan Wakapolres Pohuwato.

“Dari hasil koordinasi kita dengan pak Wakapolres, aduan tersebut akan segera ditindak lanjuti. Selain itu pak Waka juga menyarankan kepada kami untuk mencoba melakukan mediasi atau mempertemukan pihak keluarga klien kami dengan TSK dan keluarganya,” kata Risno.

Mengikut saran dari Bapak Wakapolres Pohuwato, Risno pun mencoba untuk membangun komunikasi dengan pihak terlapor dan keluarganya. Tujuannya adalah agar kliennya bisa mendapatkan kepastian hukum terkait persoalan yang ia alami.

Lebih lanjut, Risno membeberkan upaya mediasi yang ia lakukan tak membuahkan hasil. Dua kali ia berusaha menghubungi Pihak keluarga terlapor RD alias Yin yang berdomisili di Desa Wanggarasi Barat Kecamatan Lemito, namun tak pernah berhasil melakukan komunikasi langsung dengan pihak keluarga terlapor.

“Orang tua terlapor tidak mau berkomunikasi dengan kita. Dua kali kita mencoba untuk melakukan mediasi, dua kali pula orang tua dan si terlapor enggan untuk bertemu dengan kami. Yang menerima dan bertemu dengan kita hanyalah Bapak Yusuf Sadapu yang tak lain adalah anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dan juga Calon Anggota Legislatif 2019-2024 Dapil Dapil 3, Wanggarasi, Lemito, Popayato Cs,” beber Risno.

Dalam dua kali pertemuan tersebut, lanjut Risno, Pak Yusuf Sadapu dengan tegas mengatakan bahwa pihak keluarga terlapor telah menguasakan penyelesaian masalah tersebut kepada dirinya.

“Pihak pelapor kan sudah menyewa pengacara, jadi nanti kita ketemu di Pengadilan saja. Apapun resiko yang terjadi pada Terlapor akan diterima dan kami sudah pikirkan secara matang. Ada ancaman katanya mau dipecat, mau dipenjara akan kami terima,” tutur Risno menirukan kata-kata Yusuf Sadapu dan mengaku bahwa pihaknya juga sudah menjelaskan kepada Bapak Yusuf Sadapu bahwa tujuan ia melakukan mediasi, namun tetap tidak membuahkan hasil.

Diakhir penjelasannya Risno mengaku sangat menyayangkan sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh sang wakil rakyat tersebut. Menurutnya anggota legislatif yang nota bene adalah wakil rakyat yang salah satu fungsinya adalah membuat regulasi hukum harusnya bisa memberikan pendidikan dan pemahaman hukum kepada masyarakat, bukan mengaburkan atau memperkeruh permasalahan hukum yang dialami masyarakat.

“Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2016, dijelaskan bahwa siapapun yang berperkara dilakukan mediasi minimal 3 kali dan yang memberikan pernyataan damai atau tidaknya adalah yang berperakara langsung (para pihak) bukan kuasanya. Tugas kuasa hukum terbatas pada melakukan pendampingan hukum saja, bukan mengambil keputusan. Sehingganya apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Sadapu jelas tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Perma tersebut,” jelas Risno.

Menanggapi apa yang ditudingkan kepadanya, Yusuf Sadapu Aleg Partai Gorlkar ditemui usai Rapat Paripurna dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan yang memperkeruh persoalan hukum sebagaimana yang disampaikan kuasa hukum pelapor.

Namun, ia membenarkan bahwa dirinya sempat bertemu dengan kuasa hukum pelapor dan mengatakan bahwa penyelesaian masalah tersebut diselesaikan saja menurut proses hukum yang berlaku.

“Masalah tersebut kan saat ini sudah dalam penanganan Polres Pohuwato, jadi biarkan proses hukum yang menentukan proses akhirnya,” Jelas Yusuf dan menambahkan bahwa kapasitasnya dalam masalah tersebut bukan sebagai anggota legislatif, tetapi sebagai seorang keluarga yang prihatin terhadap masalah yang menimpa keluarganya yang lain.

“RD alias Yin adalah ponakan saya. Ibunya adalah saudara kandung saya. Jadi apa yang salah ketika saya membela ponakan saya yang sedang bermasalah,” kata Yusuf.

Dijelaskan Yusuf, sikap keluarga RD alias Yin yang terkesan enggan untuk menemui kuasa hukum pelapor pada mediasi yang dilakukan oleh kuasa hukum pelapor, dilatar belakangi oleh rasa kecewa dan sakit hati karena pernah dikata-katai oleh keluarga pelapor pada saat pihak keluarga Yin mengunjungi rumah pelapor untuk membahas permasalahan yang terjadi antara Yin dan Pelapor.

“Waktu itu yang datang ke rumah pelapor adalah kakak kandung Yin dan sepupu saya yang juga om dari Yin. Maksud kedatangan mereka ke rumah pelapor adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun, bukan solusi yang mereka dapatkan, malah kata-kata yang menyakitkan hati yang dibawa pulang,” beber Yusuf dan kembali menegaskan bahwa pihaknya tetap pada pendiriannya untuk menyerahkan proses penyelesaian masalah berdasarkan hukum yang berlaku. #(KP)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker