HUKRIMKONTROL

KAJATI ‘UNGKAP CALON TERSANGKA’ PROYEK PENGADAAN TANAH GORR

Laporan : Tim Kabar Publik
Editor : Mahmud Marhaba
GORONTALO (KP) – Kemegahan sarana jalan lingkar yang dibangun untuk kepentingan umum guna mengatasi kemacetan di Gorontalo kini berujung pada meja penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Aroma dugaan korupsi pada anggaran pembebasan lahan dengan plat form dana senilai 115 milyar, diungkap Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, DR. Firdaus Dewilmar, jebol capai 80 persen. Hingga akhir pekan ini, terdapat kurang lebih 50 pejabat sudah diperiksa secara intensif bersama 700 pemilik tanah dari 1.100 jumlahnya.
Minggu ini, nama Idris Rahim, Anis Naki, David Bobihoe dan Rustam Akili menghiasi sejumlah media di daerah maupun media nasional. Keempat tokoh ini, diperiksa Kejati Gorontalo selama 11 jam guna dimintai keterangan terkait proyek pengadaan tanah GORR sejak tahun 2013 lalu.
Menurut Dewilmar, pemeriksaan ini dilakukan untuk membuat terangnya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, serta mencari siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Kasus ini pun tegas Wilmar, sudah melalui koordinasi dengan KPK.
Lalu, bagaimana perhitungan Kejati hingga terdapat kisaran 80 persen kerugian dari anggaran pengadaan tanah GORR sebesar 115 milyar itu? Hal ini, tegas Wilmar, perhitungan didasarkan kepada penerima ganti rugi. Ganti rugi tanah diberikan kepada pihak yang diduga bukan penerima hak ganti rugi. “Ini yang akan dicari akar persoalannya. 80% namanya berubah, padahal sudah dilakukan kesepakatan dalam konsultasi publik dengan memberitahukan kepada masyarakat yang merasa menguasai tanah negara dengan itikat baik,” ungkap Firdaus Dewilmar usai pemeriksaan kepada beberapa terperiksa yang masih berstatus saksi, di kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Selasa (13/11/2018).
Wakil Gubernur Gorontalo, saat dimintai keterangan usai dirinya diperiksa oleh penyidik selama 11 jam mengatakan agak sulit persoalan ini karena terkait dengan instansi teknis maupun pemerintah kabupaten kota. Dirinya pun mengakui ada lahan-lahan yang ditetapkan di Penlok ternyata yang terima bukan mereka. “Kita kembali kepada aturan, jika sudah ditetapkan oleh Penlok, tidak bisa dirubah-rubah lagi,” ungkap Wagub Idris Rahim sambil menambahkan jika ada pembayaran dibeberapa ruas, yang seharusnya diterima 100, ternyata hanya 50.
“Ini kita akan dicari di lurah/kades, BPN, upraisal. Pihak Pemprov membayar sebagai KPA,” tandas Idris yang menerima 22 pertanyaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi.
Kajati pun menegaskan, sebagai KPA wajib melakukan pengujian terhadap dokumen-dokumen yang akan dilakukan pembayaran. Masalahnya, tegas Dewilmar, dokumen perencanaan dan dokumen pengadaan yang nantinya akan dibayar terjadi perbedaan yang cukup signifikan.
Seharusnya dicari siapa yang berhak diatas tanah tersebut dengan itikat baik. Bahkan, kata Dewilmar, jalan yang dilewati oleh GORR ada hutan lindung dan kawasan PPIB yang tidak boleh dilewati jalan GORR sebelum ada ketetapan alih fungsi dan pinjam pakai yang mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dan Menteri Kelautan, karena itu merupakan daerah pesisir dan kawasan pulau-pulau.

Diakhir pernyataan Kajati, ada yang cukup membuat tercengang para wartawan. Firdaus mengatakan calon tersangka untuk kasus ini.

“Siapa yang bertanggungajwab terhadap penyimpangan, maka dialah yang jadi tersangka,” ungkap Dewilmar.
Kapan ketetapan tersangka kasus pengadaan tanah GORR ini akan dilakukan? “Secepat mungkin, kita lihat saja nanti,” tegas Firdaus Dewilmar yang berjanji akan terbuka dengan hasil penyidikan semua kasus korupsi di Gorontalo termasuk kasus korupsi yang dilakukan oleh Hamim Pou.#(KP)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker